Jokowi Sindir Dirut Perhutani : Birokrasi Jangan Lebih Kolonial Daripada Kolonial

Presiden Joko Widodo menyindir birokrasi Perusahaan Umum Perhutani supaya "jangan lebih kolonial dari kolonial".
Yodie Hardiyan
Yodie Hardiyan - Bisnis.com 10 Oktober 2019  |  12:13 WIB
Jokowi Sindir Dirut Perhutani : Birokrasi Jangan Lebih Kolonial Daripada Kolonial
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko (kiri) dan Mensesneg Pratikno (kanan), Jumat (13/9/2019). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyindir birokrasi Perusahaan Umum Perhutani supaya "jangan lebih kolonial dari kolonial".

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang terlibat dalam program perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Acara itu juga dihadiri Direktur Utama Perhutani Denaldy Mulino Mauna, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam kesempatan itu Jokowi bercerita tentang program perhutanan sosial. Menurut Jokowi banyak pihak yang sudah diberi Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial namun belum bisa menggunakannya. SK itu seharusnya dapat digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan hutan milik negara.

Jokowi mengatakan belum dapat dimanfaatkannya SK itu karena masalah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Perhutani. "Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Saya pas ke daerah (ada yang bilang), 'Pak, ini SK-nya enggak bisa jalan di lapangan'," kata Jokowi.

Menurut Jokowi persoalan seperti itu kadang-kadang terjadi di negara sebesar Indonesia. Program perhutanan sosial, menurut Jokowi, diberikan bukan hanya meliputi satu atau dua hektar melainkan 25.000 hektar di Jawa. Luas lahan perhutanan sosial yang ditargetkan pemerintah mencapai 12,7 hektar.

"Karena ini sudah dibuat peta indikatif perhutanan sosial, 12,7 juta hektar bukan angka yang kecil. Namun praktik di lapangan enggak semudah itu. Di bawah ada birokrasi kita, Perhutani. Ada yang bisa menerima, ada yang enggak bisa menerima karena terganggu program ini," kata Jokowi.

Jokowi mengklaim mengetahui persoalan ini karena "setiap hari" dirinya pergi ke desa. Jokowi menuding ada pihak yang merasa terganggu karena kenyamanan yang sudah lama dinikmati terusik.

"Pak Dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, namun yang di bawahnya harus diselesaikan. Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial. Loh, saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Wong sudah bicara dengan Bapak Ibu sekalian waktu ke bawah. Suara itu saya dengar," kata Jokowi.

Jokowi meminta supaya direksi Perhutani tidak berpikir bahwa dirinya tidak mendengar persoalan yang terjadi di kalangan masyarakat. Jokowi mengatakan dirinya ingin bicara dengan Direktur Utama Perhutani dan para jajarannya karena situasi yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang dilaporkan. Jokowi ingin masalah ini diselesaikan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, perhutani

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top