Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir dan Dedi Mulyadi Bakal Optimalisasi Aset PTPN & Perhutani

Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperkuat kerja sama dalam mengoptimalisasi aset lahan milik PTPN dan Perhutani.
Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6/2025)/Bisnis-Dany Saputra
Menteri BUMN Erick Thohir usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/6/2025)/Bisnis-Dany Saputra

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memperkuat kerja sama dalam mengoptimalisasi aset lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan Perum Perhutani. 

Erick menuturkan langkah optimalisasi aset akan fokus pada penyelamatan lingkungan, relokasi warga terdampak bencana, dan pengelolaan sampah. 

Kementerian BUMN mendukung langkah Dedi Mulyadi atau KDM untuk mengembalikan fungsi lahan Perhutani yang telah mengalami alih fungsi menjadi vila dan permukiman liar. Pemerintah mencatat sekitar 6.000 hektare kawasan hutan produksi telah rusak akibat konversi lahan ilegal itu. 

“Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025). 

Selain itu, relokasi masyarakat terdampak bencana juga menjadi bagian dari pemanfaat lahan BUMN. Menurut Erick, pendekatan jangka panjang diperlukan agar pemulihan pascabencana tidak bersifat sementara. 

Erick, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), juga menyambut rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pengelolaan sampah berbasis energi. 

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi persoalan lingkungan secara inovatif dan lintas sektor. 

“Kami mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden,” pungkasnya.

Sebagai tindak lanjut, Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan ditandatangani pada 21 Juli 2025. 

Keduanya juga berencana membentuk Forum Strategis Pemda Jabar-Kementerian BUMN sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan aset perusahaan pelat merah dan pembangunan daerah. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper