Kebijakan Pengapalan Australia : Feedlotter Sapi Hitung Potensi Kenaikan Biaya

Pelaku usaha penggemukan sapi impor mengaku masih menghitung potensi kenaikan biaya operasional menyusul rencana Australia untuk mengurangi jumlah sapi hidup yang dikirim dalam satu sesi pengapalan. 
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  10:02 WIB
Kebijakan Pengapalan Australia : Feedlotter Sapi Hitung Potensi Kenaikan Biaya
Ilustrasi peternakan sapi - Antara

Bisnis.com, JAKARTA Pelaku usaha penggemukan sapi impor mengaku masih menghitung potensi kenaikan biaya operasional menyusul rencana Australia untuk mengurangi jumlah sapi hidup yang dikirim dalam satu sesi pengapalan. 

Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Joni P. Liano mengemukakan kebijakan tersebut masih berupa wacana dan belum dirasakan secara langsung oleh para importir dalam negeri sampai saat ini.

Media Australia sempat memberitakan rencana pengurangan jumlah sapi hidup yang boleh diangkut dalam sekali pengapalan. Kebijakan yang diusulkan oleh Badan Standardisasi Ekspor Ternak Australia (ASEL) itu disebut-sebut mulai berlaku pada 1 Juni dan bisa mengurangi densitas sapi hidup yang diekspor untuk rute Darwin-Jakarta dari 5.000 ekor dalam sekali perjalanan menjadi 4.300 ekor.

Joni mengatakan pengurangan densitas dalam proses pengapalan hewan ternak Australia merupakan buntut dari kasus kematian ribuan ekor domba dalam perjalanan ke Timur Tengah pada 2017 silam. Pemerintah Australia bahkan menerapkan larangan ekspor hewan ternak hidup ke kawasan tersebut selama musim panas dan memperpanjangnya sampai 22 September mendatang.

Kasus yang terjadi pada pengapalan domba itu disebut Joni tak berpotensi memmengaruhi kegiatan dagang dengan Indonesia. Ia mengatakan selama kurang lebih 30 tahun mengimpor sapi bakalan dari Australia, kasus kematian hewan nyaris tak pernah terjadi.

"Kalau melihat kasus ekspor domba ke Timur Tengah, saya berpendapat penyebabnya bukan densitas, mungkin pendinginnya yang rusak. Tapi untuk sapi, kita sudah berdagang dengan Australia lebih dari 30 tahun tidak ada persoalan seperti itu," tutur Joni saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/8/2019).

Melihat nihilnya masalah pengapalan sapi hidup yang berjalan antara kedua negara, Joni lantas mempertanyakan rencana tersebut karena bisa memengaruhi biaya yang dikeluarkan importir karena biaya transportasi yang dikeluarkan tetap sama meski terdapat pengurangan volume pengapalan.

"Oleh karena itu, kami juga sampaikan apa yang salah [dengan sistem pengiriman saat ini] sehingga density-nya dikurangi? Kalau hal ini diterapkan konsekuensinya kan di biaya. Yang biasanya misalnya satu ekor berapa sen, jadi bisa bertambah," paparnya.

Sementara itu, Valeska yang merupakan Chief Representative Meat & Livestock Australia untuk Indonesia, sebuah badan riset dan pengembangan serta pemasaran yang mewakili industri daging merah dan peternakan sapi Australia, mengemukakan bahwa belum ada perkembangan terbaru terkait kebijakan pengapalan tersebut sampai saat ini.

"Kami juga masih menunggu informasi dari Departemen Pertanian Australia," katanya dalam pesan singkat.

Australia masih menjadi pemasok utama sapi bakalan untuk Indonesia. Data Gapuspindo menunjukkan negara beribu kota Canberra itu menguasai 90 persen pangsa pasar dari total impor produk tersebut. Sepanjang 2018, total impor sapi hidup asal Australia tercatat setara dengan 119.620 ton. Untuk 2019 ini, pemerintah memperkirakan impor bakalan dari Australia sebanyak 500.000 ekor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
daging sapi, australia

Editor : Lucky Leonard

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top