Program Sistem Pendaftaran Tanah di Kalteng Terkatung-Katung

Banyak lahan milik masyarakat sudah terdata dan masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 2017 dan 2018, namun hingga pertengahan 2019 sertifikatnya tak kunjung diberikan bahkan terkatung-katung.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 03 Juli 2019  |  16:45 WIB
Program Sistem Pendaftaran Tanah di Kalteng Terkatung-Katung
Seorang anak mengangkat sertifikat tanah saat berlangsung Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat oleh Presiden Joko Widodo belum lama ini. - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bismis.com, PALANGKA RAYA--Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah, Pelopor mengemukakan banyak lahan milik masyarakat sudah terdata dan masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 2017 dan 2018, namun hingga pertengahan 2019 sertifikatnya tak kunjung diberikan bahkan terkatung-katung.

Sebenarnya, katanya, sejak awal tahun 2019 sudah meminta kepada Kepala Kantor BPN kabupaten/kota se-Kalteng agar semua hasil kegiatan PTSL, khususnya 2017 dan 2018 harus segera diserahkan sertifikatnya.

"Insyaallah, saya harapkan semua hasil kegiatan PTSL 2017 dan 2018, dalam dua bulan ini semuanya harus sudah diserahkan," kata Pelopor di Palangka Raya, Rabu (3/7/2019).

Dia mengklaim BPN kabupaten/kota se-Kalteng bersama bupati/wali kota serta pihak lainnya, sedang intens menyerahkan sertifikat terhadap lahan yang sudah masuk dalam progam PTSL.

"Penyerahan sertifikat melibatkan kepala daerah serta berbagai pihak setempat, sebagai upaya sosialisasi, agar warga yang belum tertarik, segera ikut program PTSL."

Mengenai kehadiran pimpinan dan anggota Komisi II DPR, Kepala BPN Kalteng itu berharap agar rancangan undang-undang pertanahan yang saat ini dibahas, dapat menjawab kondisi di berbagai daerah, khususnya Provinsi Kalteng.

Dia mengatakan dengan adanya kunjungan tersebut, DPR RI juga harapannya dapat mengetahui berbagai kesulitan yang dihadapi BPN untuk membiayai kegiatan di daerah. Apalagi kondisi wilayah di Provinsi Kalteng yang relatif berat karena sangat luas dan beragam.

"Jadi, kami berharap DPR yang salah satu haknya adalah penganggaran, dapat memberikan dan menentukan besaran anggaran di BPN dengan menyesuaikan kondisi di sejumlah daerah, khususnya Kalteng. Itu harapan kami dari kunjungan ini," demikian Pelopor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pertanahan, sertifikat tanah, ptsl

Sumber : Antara

Editor : M. Rochmad Purboyo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup