Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nusron Wahid Bidik 4 Juta Bidang Tanah Terdaftar PTSL di 2026

Menteri ATR Nusron Wahid menargetkan capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun depan dapat tembus 4 juta bidang tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada hari ini, Jumat (8/11/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menargetkan capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun depan dapat tembus 4 juta bidang tanah.

Untuk mewujudkan target tersebut, Nusron menjelaskan pihaknya perlu mendapat tambahan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp3,63 triliun yang salah satunya bakal diperuntukkan guna mengakselerasi capaian PTSL.

"Kami ingn PTSL tahun depan kalau bisa 4 juta bidang. Supaya apa? Untuk mengejar ketertinggalan, kan kita target supaya 2028 - 2029 nanti semua [tanah] se-Indonesia sudah terdaftar dan terpetakan," kata Nusron saat ditemui di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (10/7/2025).

Nusron merinci, usulan tambahan anggaran Rp3,63 triliun bakal diperuntukkan sebesar Rp1,83 triliun untuk mendukung pelaksanaan program PTSL di seluas 1,8 juta bidang lahan.

Selain itu, usulan tambahan anggaran itu juga bakal dialokasikan sebesar 1,75 triliun untuk mendukung kebutuhan peningkatan belanja pegawai.

"Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan P3K, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan-RB harus diangkat menjadi P3K, itu jumlahnya di kita sampai 12.513," ujarnya.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang, pihaknya juga masih memerlukan anggaran mencapai Rp33,94 miliar. 

"Untuk apa? [kebutuhan anggaran Rp33,94 miliar] untuk tambahan RDTR [rencana detail tata ruang], untuk percepatan tambahan supaya cepat mencapai angka 2 juta RDTR," pungkas Nusron. 

Adapun, pagu indikatif yang diterima Kementerian ATR/BPN berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, ditetapkan sebesar Rp7,7 triliun untuk TA 2026.

Dengan demikian, apabila usulan tambahan anggaran senilai Rp3,63 triliun tersebut resmi disetujui maka pagu indikatif Kementerian ATR/BPN bakal bertambah menjadi Rp11,3 triliun untuk TA 2026.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper