Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

4 KEK Pariwisata Belum Optimal, Jangan Tambah KEK Baru

Saat ini terdapat empat KEK pariwisata yang telah ditetapkan yakni KEK Mandalika di Lombok, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, dan KEK Morotai di Maluku Utara.
Foto area Kuta Beach Park the Mandalika di kawasan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah,NTB, Minggu (24/2/2019)./ANTARA-Ahmad Subaidi
Foto area Kuta Beach Park the Mandalika di kawasan KEK Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah,NTB, Minggu (24/2/2019)./ANTARA-Ahmad Subaidi

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus dievaluasi sebelum pemerintah menambah wilayah KEK yang baru. Pasalnya, progres pengembangan di empa wilayah yang sudah ada dinilai lambat. 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua  Visit Wonderful Indonesia (ViWI) Hariyadi Sukamdani mengatakan KEK pariwisata yang sudah diberikan saat ini perlu dilakukan evaluasi. Pasalnya, KEK pariwisata saat ini masih banyak yang belum jalan. 

"Sebaiknya dievaluasi dulu penyebabnya sebelum menambah KEK pariwisata," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/4)

Dia menilai apabila pemerintah kembali menambah daerah yang akan dijadikan KEK pariwisata tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, tujuan KEK pariwisata untuk menarik wisatawan, terutama dari mancanegara tak akan optimal. 

"Dan juga investasi yang masuk di wilayah KEK pariwisata itu juga dievaluasi, mengapa misalnya masih belum banyak investor yang masuk," kata Hariyadi.

Saat ini terdapat empat KEK pariwisata yang telah ditetapkan yakni KEK Mandalika di Lombok, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, dan KEK Morotai di Maluku Utara. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Azril Azahari berpendapat tak semua wilayah yang ada di Indonesia layak dijadikan KEK pariwisata. 

Setiap destinasi wisata Indonesia memiliki keunikan tersendiri sehingga jangan dipaksakan untuk dijadikan sebuah KEK pariwisata. Lagipula, tanpa harus dijadikan KEK pariwisata pun pengembangan pariwisata juga dapat dilakukan. "Pemerintah jangan latah membuat semua daerah menjadi KEK pariwisata," ucapnya.

Untuk KEK pariwisata yang ada saat ini, pemerintah perlu segera dibuat cetak biru yang menggambarkan keterkaitan ekonomi antara wilayah di dalam KEK dan sekitar KEK. Pasalnya, pembangunan KEK tak ada kesinambungan konektivitas dengan wilayah sekitar.

"Pengembangan infrastruktur di dalam dan di luar Kawasan perlu mendapat prioritas seperti bandara, air bersih dan pelabuhan," ujarnya.

Azril meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap empat wilayah yang telah ditetapkan KEK Pariwisata telah berdampak pada banyaknya wisman yang datang ke Tanah Air.  "KEK yang ada saat ini apakah sudah bisa mendatangkan wisman atau belum. Kontribusinya seperti apa. Jangan belum dievaluasi tetapi mau menambah kawasan KEK kembali," tutur Azril. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper