Bisnis.com, JAKARTA - - Indonesia Property Watch (IPW) menilai groundbreaking hunian dengan DP Rp0 yang telah dilakukan terlalu terburu-buru karena aturan dan mekanismenya belum ada.
Ali Tranghanda, CEO IPW menilai bukan masalah dana yang menjadi kendala program DP Rp0 program pemprov DKI Jakarta melainkan ketersediaan lahan.
Ali mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus lebih serius menyusun program rumah untuk rakyat Jakarta, karena banyak masyarakat Jakarta yang menantikan program ini bila benar dapat direalisasikan.
"Masak sudah groundbreaking terus tidak ada kelanjutannya, apalagi ini program pemerintah daerah,” katanya dari keterangan resmi dikutip Senin (16/7/2018).
Dengan program ini pastinya Pemprov juga harus siap menyediakan dana Rp. 2.7 trilliun atau sebesar 4% dari APBD DKI saat ini untuk target awal 50.000 KK.
“Harusnya Pemprov tidak terlalu banyak berkutat dengan skema DP 0-nya. Karena sebagus apapun skemanya yang penting tanahnya ada gak. Bila masalah lahannya sudah ada, maka skema apapun bisa dibuat. Saya rasa pemprov ada kendala dengan penyediaan lahan,” tekan Ali.
Baca Juga
Menindaklanjuti hal tersebut, IPW mengharapkan Pemprov dapat menggandeng BUMN/BUMD untuk bersama-sama merealisasikan program tersebut atau melakukan revitalisasi lahan-lahan Pemprov.
Adapun, ground breaking proyek DP 0 Rupiah telah dilakukan pada 18 Januari 2018 yang lalu di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa. Meskipun gambar dan aturan belum ada, namun groundbreaking ini telah dilakukan untuk menandakan keseriusan Pemprov DKI merealisasikan program unggulannya DP 0.
Anies mengatakan bahwa penyaluran hunian tersebut nantinya bisa dilakukan setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terbentuk pada April ini. Skema pembiayaannya, lanjut dia, diadopsi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang digunakan pemerintah pusat.
Namun belakangan, Pemprov DKI menarik pernyataan dan mengatakan bahwa pembentukan BLUD tidak jadi dilakukan dan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun sampai saat ini di bulan Juli 2018 belum ada tanda-tanda UPT akan dibentuk.
