Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) mengharapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memangkas lagi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun depan.
Pasalnya, Kementerian PUPR perlu ditunjang oleh anggaran operasional yang cukup untuk menunjang upaya Kementerian ini dalam membangun infrastruktur dan perumahan untuk rakyat.
“Gapensi usul agar kinerja dan operasional Kementerian PUPR tidak terganggu untuk menyediakan infrastruktur dan rumah rakyat, anggarannya jangan dipangkas lagi,” ujar Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).
Andi mengatakan, pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat merupakan sektor prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah pusat telah sukses mengeksekusi berbagai proyek-proyek infrastruktur.
Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga termasuk kementerian yang berkinerja baik. Sejumlah pencapaian membuat perekonomian Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan yang mulai atraktif pada kuartal II/2016. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18% pada kuartal ini lebih besar 4,02% dari periode yang sama.
Gapensi melihat, salah satu kontributor pertumbuhan tersebut adalah mulai bergeraknya sektor infrastruktur dan konstruksi. “Kami melihat ada banyak terobosan dilakukan pemerintah disektor ini sehingga ekonomi bisa mengejutkan tumbuh 5,18%."
Untuk itu, Gapensi berharap pemerintah menjaga momentum ini dengan tidak lagi memangkas anggaran Kementrian PUPR ke depan.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 melakukan penghematan sekitar Rp 50,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Kementerian PUPR terkena pemotongan anggaran Rp8,4 triliun.
Total anggaran Kementerian PUPR di tahun ini mencapai Rp104,081 triliun. Hingga 7 April 2016, penyerapan anggaran mencapai 9,42%, meleset dari target yang sebesar 12%. Penyerapan anggaran terbesar ada di Direktorat Jenderal Bina Marga yang melaksanakan proyek pembangunan jalan dan jembatan sebesar 11,54%. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan 9,40%, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) 9,20%, dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 8,45% dan lainnya masih di bawah 6%.
Dari pagu anggaran Rp104,081 triliun 78,05% atau Rp81,24 triliun dialokasikan untuk belanja modal, 19,68% atau Rp20,47 triliun, untuk belanja barang dan sisanya untuk belanja pegawai. Kebutuhan mendesak TA 2016 yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas nasional, antara lain pembangunan waduk dan bendungan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua, pembangunan rumah khusus di Papua dan Papua Barat, penanganan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.
