Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Perhubungan terus mendorong pengoperasian Electronic Road Pricing (ERP) terutama di Ibu Kota.
Kepala Puslitbang Perhubungan Darat Kemenhub Sigit Irfansyah mengatakan ERP penting untuk mengontrol pergerakan lalu lintas terlebih Jakarta sebagai kota termacet mencatatkan kecepatan kendaraan hanya rata-rata 10 km—20 km.
“Saya pikir kota-kota lainnya akan lihat DKI seperti Transjakarta dimana kota lain ikut dan belajar dari DKI,” ucapnya, Rabu (28/10).
Selanjutnya, prioritas bakal dilakukan di kota pendamping Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Namun, dia menuturkan mekanisme dan rancangan ERP di kota-kota tersebut menunggu jalannya Badan Penyelenggaraa Transportasi Jabodetabek yang saat ini masih dalam tahap lelang jabatan.
“ERP akan diperluas di Bodetabek. Apabila BPTJ sudah jalan, mereka bisa mendesain,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah memastikan ERP bisa diimplementasikan pada 2017.
Pada Desember 2015 hingga enam bulan selanjutnya, Dishub DKI akan melakukan lelang operator ERP.
Tahap berikutnya adalah pembangunan ERP dengan memperhatikan aspek penataan kota, jalan, utilitas dan jaringan yang memerlukan waktu minimal satu tahun.
“ERP itu setelah saya konsultasi kendalanya masalah pengawasannya. Disitu harus betul-betul dirancang, dikaji, dan dibahas tidak hanya kita. Ada law enforcement-nya,” ujarnya.
Sebelumnya, Dishub DKI telah melakukan uji coba ERP di dua ruas dengan perusahaan yang berbeda.
Uji coba di Jalan Jenderal Sudirman oleh perusahaan asal Swedia, Kapsch. Sedangkan di Kawasan Kuningan, uji coba dilakukan oleh perusahaan asal Norwegia Q-Free.
