Bisnis.com, JAKARTA--Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak sanggup menjadi pemain utama stabilisator harga daging sapi, terkait dengan alokasi dari pemerintah yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan alokasi yang diberikan pemerintah hanya 3.000 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi nasional mencapai lebih dari 500.000 ton per tahun.
"Dengan perbandingan yang sangat jauh ini tidak mungkin kami bisa seketika mengendalikan harga daging sapi," kata Sutarto di kantornya, Rabu (14/8/2013).
Dia memberikan perbandingan dengan pengendalian harga pada komoditas beras yang dilakukan. Bulog menguasai 8%-10% dari total kebutuhan beras di Indonesia.
Sutarto mengusulkan pemerintah dalam memutuskan stabilisator harga daging bisa diberikan alokasi impor hingga 10% dari total kebutuhan. Alokasi ini diberikan untuk seluruh jaringan perdagangan daging sapi dari hulu hingga hilir.
Jaringan perdagangan tersebut antara lain mulai dari peternak, feedlotter, rumah potong hewan, industri pengolahan, distributor, hingga konsumen. Antarjaringan ini saling mempunyai ketergantungan satu sama lain.
Menurutnya, pemerintah harus bisa secara akurat menghitung berapa kebutuhan pasokan masing-masing jaringan tersebut agar tidak menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga.
"Saat ini jaringan dari hulunya saja belum jelas berapa kekurangannya. Pemerintah harus memperhitungkan kekurangan tersebut sebelum memutuskan besaran alokasi impor," ujarnya.
Dia menilai jika semua pasokan jaringan sapi ini bisa terpenuhi oleh stabilisator maka harga daging sapi berpotensi stabil. Namun, hal ini dengan catatan pihak tersebut harus bisa membangun hubungan ke semua jaringan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
