Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah menyiapkan fasilitas pendukung seiring dengan keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang memangkas jumlah bandara internasional dari 34 menjadi 17, termasuk Bandara Adi Soemarmo.
Ketua Forum Transportasi Penerbangan MTI, Aris Wibowo menyebut, salah satu hal yang harus dicermati oleh pemerintah adalah kesiapan fasilitas bandara-bandara tersebut.
Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas sisi darat dan udara harus disiapkan dan disesuaikan dengan standar pelayanan rute penerbangan internasional.
Selain itu, pemerintah juga harus menyempurnakan akses dari dan menuju bandara-bandara tersebut. Hal ini termasuk memastikan integrasi antarmoda berjalan dengan mulus dari bandara ataupun menuju bandara.
“Aksesnya harus benar-benar smooth. Perpindahan penumpang dari udara ke darat dan sebaliknya harus rapi dan tertib seperti di luar negeri, itu akan menarik,” jelas Aris saat dihubungi, Minggu (28/4/2024).
Di sisi lain, Aris juga mengingatkan kepada pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah di sekitar kawasan bandara internasional yang ada. Aris menuturkan, daerah-daerah di sekitar bandara internasional harus dikembangkan untuk menjadi pusat sebuah kegiatan dalam skala nasional dan internasional.
Baca Juga
Hal tersebut amat penting untuk membentuk permintaan (demand) penerbangan pada bandara di sekitarnya, terutama rute internasional. Dia mencontohkan, beberapa daerah yang telah terbentuk seperti Bali untuk pariwisata, Jakarta untuk bisnis, Makassar sebagai titik kegiatan industri dan lainnya.
Sementara itu, salah satu bandara yang kawasan sekitarnya belum dikembangkan dengan baik menurut Aris adalah Kertajati. Dia menuturkan, perlu ada kolaborasi antar instansi dalam pengembangan kawasan sekitar Bandara Kertajati agar pembangunannya dapat terakselerasi.
“Karena maskapai saat melihat untuk membuka rute pasti ada pertimbangannya, salah satunya lokasi dan potensi permintaannya. Jangan sampai nanti saat mereka masuk mengangkut banyak (penumpang), tetapi saat keluar tidak banyak,” ujar Aris.
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 31/2024 (KM 31/2024) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024.
"Tujuan penetapan ini secara umum adalah untuk dapat mendorong sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk saat pandemi Covid 19," katanya.
Dia menambahkan keputusan ini juga telah dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Adita menjelaskan dalam praktek penyelenggaraan bandara internasional di dunia, beberapa negara juga melakukan penyesuaian jumlah bandara internasionalnya. Contohnya, India dengan jumlah penduduk 1,42 miliar hanya memiliki 35 bandara internasional, sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 399,9 juta mengelola 18 bandara internasional.
