Bisnis.com, PADANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat kinerja APBN 2024 di Ranah Minang hingga akhir Maret 2024 menghasilkan defisit regional.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan kinerja yang baik itu dapat dilihat hingga 31 Maret 2024, bahwa untuk total pendapatan negara yang dipungut di Sumbar sebesar Rp1,70 triliun dan total belanja negara mencapai Rp7,49 triliun sehingga menghasilkan defisit regional sebesar Rp5,79 triliun.
"Pendapatan negara yang terealisasi di wilayah Sumatra Barat per 31 Maret 2024 mencapai Rp1,70 triliun atau sebesar 19,30% dari target pada APBN 2024 dan tumbuh sebesar 0,90% dibandingkan capaian periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,68 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (28/4/2024).
Dia menjelaskan secara nominal, realisasi komponen pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp1,27 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp424,35 miliar. Realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai.
"Capaian realisasi pajak dalam negeri tercatat sebesar Rp1,19 triliun atau telah mencapai 18,49% dari target APBN 2024, tumbuh sebesar 13,01%," ujarnya.
Syukriah menyampaikan kenaikan tersebut disebabkan oleh aktivitas ekonomi yang terus membaik diiringi dengan kenaikan angsuran PPh Badan serta pemberlakuan tarif efektif pasal 21 mulai 1 Januari 2024.
Baca Juga
Menurutnya secara sektoral, pengadaan listrik menjadi sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 265,07% yang didorong oleh kenaikan pembayaran PPh pasal 21, diikuti oleh sektor administrasi pemerintah yang tumbuh sebesar 64,94% sebagai dampak perubahan aturan pemungutan pajak oleh instansi pemerintah.
Sementara itu, realisasi kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp83,77 miliar atau telah mencapai 9,00% dari target APBN 2024, terkontraksi sebesar 56,81% yang didorong oleh penurunan realisasi bea keluar sebesar 62,43%, seiring dengan penurunan volume ekspor di Pelabuhan Teluk Bayur untuk komoditas crude palm oil (CPO) dan turunannya.
"Tahun 2023 kondisi bea keluar ini juga terjadi penurunan. Kami berharap ke depannya realisasi bea keluar bisa lebih baik lagi," harapnya.
Syukriah menjelaskan untuk realisasi belanja negara di wilayah Sumbar hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp7,49 triliun atau telah mencapai 23,07% dari target APBN 2024, tumbuh sebesar 19,31% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6,28 triliun.
"Realisasi belanja negara tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,66 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp4,83 triliun," sebutnya.
Realisasi belanja pemerintah pusat periode ini lebih tinggi terutama dipengaruhi oleh peningkatan realisasi belanja barang sebesar 63,07% yang didorong oleh meningkatnya kinerja pada semua jenis belanja barang.
Kondisi itu terjadi terutama belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda belanja barang non operasional mencapai Rp426,17 miliar atau tumbuh sebesar 240% dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp81,79 miliar atau tumbuh sebesar 624%.
Di sisi lain, realisasi belanja pegawai juga turut menunjukkan peningkatan sebesar 45,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan belanja untuk pembayaran belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja gaji dan tunjangan TNI/POLRI, belanja gaji dan tunjangan pejabat negara, serta belanja gaji dan tunjangan PPPK.
Begitupun utk realisasi (TKD) hingga akhir Maret 2024 tercatat mencapai Rp4,83 triliun atau telah mencapai 23,28% dari target APBN 2024, tumbuh sebesar 9,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong oleh peningkatan realisasi komponen dana alokasi umum (DAU) sebesar 8,59% dan dana alokasi khusus (DAK) Nonfisik sebesar 6,11%.
"Komponen DAU mencapai Rp3,77 triliun atau telah mencapai 27,05% dari target APBN 2024 dan komponen DAK Nonfisik mencapai Rp703,82 miliar atau telah mencapai 18,25% dari target APBN 2024," sebutnya.
Sementara itu, sampa akhir Maret 2024 komponen DAK Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) belum terdapat realisasi, karena pemerintah daerah masih berproses dalam penyusunan Perda APBD dan pemenuhan syarat untuk penyaluran tahap I.
.jpg?w=348&h=261)
