BISNIS.COM, JAKARTA--Pembahasan terkait rencana pembangunan kilang pengolahan di Indonesia masih alot hingga sekarang. Pemerintah masih belum menyetujui insentif yang diminta oleh investor.
Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan hingga kini rencana pembangunan kilang pengolahan, baik yang direncanakan oleh pemerintah (menggunakan dana APBN) maupun yang diajukan PT Pertamina (Persero) bersama investor belum ada yang diputuskan.
“Sekarang kita ingin diskusi lagi dengan Pertamina. Sekarang itu, opsinya apakah kita ingin bangun sendiri yang menggunakan APBN atau kita mau teruskan dengan investor Kuwait dan Saudi Aramco, atau kita mau dua-duanya (swasta dan pemerintah),” katanya di Jakarta, Kamis (11/4).
Menurutnya, persetujuan rencana pembangunan kilang yang diajukan Pertamina dengan investor memang belum diberikan lantaran permintaan insentif yang berlebihan, atau bisa dikatakan melanggar aturan. Pasalnya, insentif yang diminta banyak yang tidak sesuai aturan.
“Misalnya seperti tax holiday itu kan 10 tahun, ini jauh sampai 20 tahun atau 30 tahun kalau tidak salah. Ini kan susah, nanti kita dibilang melanggar aturan,” tambahnya.
Menurut Bambang, di satu sisi pemerintah tidak ingin melanggar aturan. Artinya, tidak ingin ada masalah hukum, namun di sisi ekonomi juga tidak ingin dirugikan. Adapun permintaan insentif yang diminta oleh para investor tersebut adalah syarat untuk mencapai internal rate of return (IRR).
Dia memahami bila investor memiliki IRR yang ditargetkan. Untuk itu, pihaknya masih menghitung dan mempertimbangkan. “Kita sedang melihat bagaimana secara legal tidak menyalahi dan juga secara keekonomian menguntungkan negara.”
Pengamat Energi dan ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan lambatnya keputusan pemerintah terkait rencana pembangunan kilang pengolahan minyak mentah oleh PT Pertamina (Persero) bersama investor Kuwait Petroleum Corporation dan Saudi Aramco merupakan tanda ketidakseriusan pemerintah.
Menurutnya, permintaan insentif yang diminta oleh investor merupakan hal yang wajar. Pasalnya, negara lain seperti Thailand, China, dan Vietnam juga memberikan insentif yang sama kepada investor yang ingin membangun kilang.
“Keseriusan pemerintah untuk segera bangun kilang diragukan. Seperti hanya mau impor Bahan Bakar Minyak (BBM) turun dan neraca perdagangan tidak defisit, tapi tidak tahu instrumen dan kebijakan yang harus diambil apa,” paparnya, (if)
