Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap hanya mendapat pagu indikatif untuk tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,6 triliun.
Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pagu indikatif yang diterima Kementerian KKP itu sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 dan Menteri Keuangan Nomor S-356/MK.02/2025 yang terbit pada 15 Mei 2025.
"Sebagaimana surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tertanggal 15 Mei 2025, KKP mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,61 triliun," jelas Trenggono dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).
Adapun, dalam [erinciannya pagu indikatif itu sebesar Rp3,32 triliun merupakan pagu efektif dan sisanya yakni sebesar Rp278 miliar berasal dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
Trenggono merinci, pagu efektif senilai Rp3,32 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai (Rp1,94 triliun), belanja operasional (Rp544,55 miliar), dan belanja program strategis percepatan swasembada garam (Rp462 miliar).
Kemudian bakal dialokasikan juga untuk belanja PNBP (Rp74,93 miliar), BLU (Rp217,54 miliar) dan SBSN (Rp8 7,95 miliar).
Baca Juga
Sejalan dengan minimnya pagu indikatif yang diterima, Trenggono mengusulkan agar pihaknya mendapat tambahan pagu anggaran tahun 2026 menjadi Rp22,11 triliun.
Dia menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri dari usulan anggaran untuk pelaksanaan program prioritas senilai Rp13,12 triliun untuk mendanai 4 program prioritas. Pertama, untuk menyukseskan program pengembangan tambak garam menuju swasembada pangan (Rp738 miliar).
Kedua, mendukung Pembangunan 500 Kampung Nelayan Merah Putih (Rp11,28 triliun) serta pengembangan dan operasional Budidya Nila Ikan Salin (BINS) Karawang (Rp712 miliar).
Terakhir, untuk mendukung revitalisasi peralatan laboratorium jaminan mutual Dan keamanan produksi hasil Kelautan Perikanan (Rp382 miliar).
Selanjutnya, Kementerian KKP juga mengajukan usulan tambahan anggaran untuk belanja pegawai hingga pelaksanaan operasional Rp8,99 triliun.
