Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap hingga periode 22 Juni 2025 progres konstruksi sekolah rakyat tahap I telah mencapai 61,78%.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengungkap berdasarkan target yang ditetapkan, proses konstruksi Sekolah Rakyat tahap I ini diharapkan rampung pada bulan depan. Tepatnya, pada 8 Juli 2025 bersamaan dengan tahun ajaran baru 2025/2026.
“Progres nasional pembangunan proyek ini sudah mencapai 61,78%, dengan target penyelesaian pada 8 Juli 2025,” kata Dody dalam keterangan resmi, Senin (23/6/2025).
Lebih lanjut, Dody menyampaikan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat itu menggunakan pemanfaatan sistem informasi layanan digital. Berdasarkan laporannya, sistem tersebut mengawasi secara ketat perkembangan proyek di 63 lokasi di seluruh Indonesia secara real-time.
Pada saat yang sama, Dody turut menyampaikan perkembangan proyek di beberapa lokasi utama Jakarta. Di antaranya progres pembangunan di Sentra Handayani telah mencapai 72%, Sentra Mulya Jaya 81%, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Margaguna mencapai 78%.
Adapun, pengerjaan tersebut mencakup perbaikan asrama putra dan putri, gedung sekolah, kantor guru, ruang makan, rumah dinas guru, toilet, serta fasilitas olahraga, termasuk penyediaan meubelair.
Baca Juga
Dody turut menggarisbawahi pentingnya proyek Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Di samping itu, program ini dicanangkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
"Melalui pembangunan Sekolah Rakyat, kami berupaya menyediakan fasilitas pendidikan gratis yang layak dan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem," pungkas Dody.
Tidak dirinci secara pasti berapa anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk merealisasikan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap I tersebut. Akan tetapi, indikasi keperluan anggaran untuk pembangunan program Sekolah Rakyat sebelumnya disebutkan bakal tembus Rp25,8 triliun pada 2026.
Direktur Jenderal (Dirjen) Sarana dan Prasarana Strategis Kementerian PU Maulidya Indah Junica menjelaskan, kebutuhan anggaran itu diperlukan guna merealisasikan target 100 Sekolah Rakyat pada 2026 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kemudian, di tahun 2026 kita akan juga memulai 100 lokasi baru ini adalah untuk tahun ajaran 2027/2028, sesuai amanat Presiden Prabowo. Bahwa setiap tahun minimal 100 lokasi Sekolah Rakyat,” jelasnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (9/5/2025).
Maulidya memerinci, tak hanya membangun Sekolah Rakyat, pihaknya juga ditugaskan untuk melakukan pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan perekonomian, hingga sosial budaya.
Dalam laporannya, untuk membangun Sekolah Rakyat hingga sarana sosial budaya dia membutuhkan biaya mencapai Rp32 triliun.
“Untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian untuk Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun, kemudian madrasah Rp3,5 triliun, kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun,” tegasnya.