Bisnis.com, JAKARTA - Awan hitam masih menaungi langit ketenagakerjaan Indonesia.
Kali ini, raksasa e-commerce milik ByteDance Ltd., TikTok Shop, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di Indonesia.
Kompetitornya, Shopee, dikabarkan akan melakukan hal yang sama dengan dalih merelokasi operasional ke wilayah dengan upah pekerja yang lebih terjangkau.
Melansir Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah mengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu.
Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial China itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan.
Disebutkan PHK direncanakan pada Juli mendatang, kata salah seorang sumber, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi tersebut belum dipublikasikan.
Baca Juga
Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia.
Menurut laporan Bloomberg, setelah penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia selesai awal tahun lalu, bisnis e-commerce ByteDance di Indonesia memiliki sekitar 5.000 karyawan. Jumlah yang ada saat ini berarti setengah dari jumlah karyawan tahun lalu.
Seorang juru bicara TikTok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut secara teratur menilai kebutuhan bisnisnya dan membuat penyesuaian untuk memperkuat organisasinya dan melayani pelanggan dengan lebih baik, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
"Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan," kata juru bicara tersebut.
Bisnis mencoba mengonfirmasi kabar tersebut, tetapi pihak TikTok- Tokopedia tak kunjung memberi jawaban.
Sementara itu, sepanjang 2024 hingga Mei 2025, Shopee melakukan dua kali relokasi operasional ke Yogyakarta, wilayah dengan upah minimum yang lebih murah dibandingkan dengan di Jakarta. Bagi karyawan yang tidak bersedia, Shopee menawarkan opsi putus hubungan kerja.
Pertama terjadi pada 2024, dikabarkan lebih dari 1.000 karyawan Shopee terdampak kebijakan efisiensi dan relokasi tim operasional. Berikutnya terjadi pada April - Mei 2025.
Kabar yang beredar menyebut bahwa Shopee melakukan PHK. Namun, manajemen Shopee membantah dan menegaskan bahwa yang terjadi adalah relokasi sebagian tim operasional ke Jawa Tengah, bukan PHK massal, meski tetap diakui bahwa ribuan karyawan telah terdampak kebijakan efisiensi selama dua tahun terakhir.
“Saat itu, ada proses relokasi tim untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien karena sebagian tim operasional sudah ditempatkan di daerah tersebut sejak tahun lalu,” kata Deputy Director of Public Affairs Shopee Radynal Nataprawira dalam keterangannya kepada Bisnis, Rabu (28/5/2025).
Radynal mengatakan, keputusan ini diambil usai perusahaan memastikan adanya fasilitas yang memadai dan kesiapan kondisi tim operasional di area tersebut.
Sebelumnya, industri perhotelan dan ritel juga disebut tengah dihantui badai PHK.
Pasalnya, berdasarkan hasil survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta pada April 2025, Ketua Umum BPD PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan bahwa 96,7% hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian.
Sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung. Selain itu, lanjutnya, 90% responden melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% akan melakukan pengurangan staf.
“Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan [dari masing-masing hotel] akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” kata Sutrisno dalam konferensi pers secara daring, Senin (26/5/2025).
Job Fair, Kopdes Merah Putih, hingga MBG Jadi Solusi?
Pemerintah tak menutup mata atas fakta PHK massal yang merajalela beberapa waktu terakhir.
Pemerintah memproyeksikan terdapat 280.000 korban PHK pada tahun ini.
Adapun langkah yang disiapkan untuk menyerap warga Indonesia yang kehilangan lapangan kerja adalah dengan mengoptimalkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut bahwa Program MBG berpotensi membuka hingga 90.000 lapangan kerja, terutama bagi sarjana lulusan baru. BGN memperkirakan dengan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan dibentuk, dibutuhkan 30.000 kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang masing-masing membutuhkan 3 lulusan sarjana.
Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, meski Kemnaker belum dapat memperkirakan berapa banyak kasus PHK di 2025, pemerintah terus melakukan sejumlah upaya agar angkatan kerja yang ada dapat terserap di pasar kerja. Data 280.000 korban PHK hanya estimasi sementara BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mengatakan, pemerintah sejauh ini telah memiliki program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan yang dinilai dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Selain itu, Kemnaker juga menggelar Job Fair 2025 pada 22-23 Mei 2025 dengan menawarkan sekitar 53.000 lowongan kerja. Langkah serupa juga dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi.
“Insyaallah kita tetap optimistis ya,” ujarnya.
Proyek mercusuar Prabowo yakni Koperasi Desa Merah Putih juga disebut akan menjadi lumbung lapangan pekerjaan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut keberadaan Kopdes Merah Putih berpotensi membuka lapangan kerja baru, khususnya di perdesaan.
Adapun, pemerintah akan membentuk 80.000 Kopdes Merah Putih yang rencananya akan diluncurkan pada 12 Juli 2025. Nantinya, satu Kopdes memerlukan 25 tenaga kerja, sehingga akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
“Diharapkan minimal kalau [Kopdes] sudah terbentuk, maka di desa-desa itu akan tercipta 2 juta lapangan pekerjaan. Jadi orang desa tidak perlu lagi ke kota, nganggur, bahkan ikut jadi preman misalnya atau apa. Karena di desa-desa nanti akan tercipta lapangan pekerjaan,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (19/5/2025).
