Bisnis.com, JAKARTA — Serikat buruh yang bekerja di berbagai sektor seperti tekstil hingga otomotif menyuarakan kegelisahannya terkait marak impor ilegal yang menurunkan produktivitas industri nasional hingga memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk itu ribuan buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB untuk menuntut perlindungan dari pemerintah atas risiko impor ilegal.
Bahkan, tak sedikit dari buruh tersebut yang berteriak mempertanyakan tindakan hukum yang tegas atas oknum yang bermain-main dalam tata niaga impor. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada oknum yang diungkap ke publik, meskipun bukti telah jelas dipampang nyata.
“Importir-importir yang saya yakin dalam tanda tanya juga, apakah ada kemungkinan dilindungi oleh pemerintah atau dilindungi oleh pejabat-pejabatnya atau kementeriannya yang tidak berani sampai hari ini untuk memberantas ilegal import,” kata salah satu orator buruh dari Federasi Serikat Pekerja Otomotif (FSP), Minggu (1/6/2025).
Terlebih, dia melihat kondisi maraknya produk impor ilegal yang masuk ke pasar domestik juga telah terjadi sejak lama, bukan 1-2 tahun terakhir saja. Namun, pemerintah dinilai tutup mata atas kondisi ini dan membiarkan industri kolaps.
Produk impor ilegal yang masuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan ongkos produksi industri lokal dinilai telah banyak mematikan pekerjaan buruh nasional. Dia pun meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk segera menindak tegas oknum importir ilegal tersebut.
Baca Juga
“Mana action dari para menteri terkait? Mana action dari pemerintah? Padahal Presidennya sudah menyatakan bahwa ilegal import harus diberantas dan kita berharap diberantas sampai ke akar-akarnya,” tuturnya.
Senada, buruh tekstil yang datang dari Jawa Tengah juga turun langsung dalam aksi demonstrasi di depan Monas Jakarta siang ini. Rani (37) menilai pemerintah masih abai dengan gelombang PHK yang terjadi.
“Kami datang untuk meminta ke pemerintah agar segera bergerak, kami minta perlindungan dari ancaman PHK, jangan malah melindungi importir-importir ilegal,” tuturnya saat ditemui Bisnis dalam aksi demo tersebut.
Sebagai ibu yang juga menjadi tulang punggung keluarganya, Rani mengaku gelisah setiap hari karena banyak teman seperjuangannya yang satu demi satu terkena PHK. Dia mendesak pemerintah mencegah badai PHK berlanjut dan memberantas impor ilegal.
Untuk diketahui, KSPN mencatat kasus PHK mencapai 1.351 pada periode Januari-April 2025. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan kasus PHK sebanyak 26.455 pekerja hingga Mei 2025.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 73.092 pekerja yang terdampak PHK pada periode Januari-Maret 2025. Meski data PHK tersebut berbeda, tetapi buruh menilai polemik yang memicu gelombang PHK ini yakni impor ilegal yang tak terkendali.
