Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) Joko Suranto meminta Komisi V DPR RI agar dapat melakukan rapat bersama dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo membahas peta jalan atau roadmap program 3 juta rumah.
Usulan itu disampaikan Joko usai sebelumnya banyak anggota Komisi V DPR RI menilai roadmap program 3 juta rumah yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait masih belum konkret.
“Kami melalui forum ini merekomendasikan kepada Komisi V DPR RI untuk berkenan mengundang Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Tim Satgas Perumahan untuk memberikan paparan penjelasan terkait Peta Jalan Program 3 Juta Rumah,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Joko berpandangan, hal itu perlu dilakukan guna memperjelas pemahaman masyarakat mengenai arah pembangunan 3 juta rumah.
“Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan produktif. Saya yakin ketika Pak Hashim hadir di sini, pasti tidak ada sein kanan belok kiri, pasti sein kanan akan belok kanan, akan clear, akan produktif,” ujarnya.
Joko yang juga merupakan bagian dari anggota Satgas Perumahan menyebut sebelum Kementerian Perumahan berdiri, Satgas sejatinya telah merumuskan pembangunan peta jalan selama kurang lebih 8 bulan.
Baca Juga
Dalam perumusan Satgas, setidaknya terdapat tiga program utama yang diusulkan untuk dapat segera dieksekusi oleh Kementerian PKP. Pertama, program rumah sosial yang didesain untuk mengentaskan kemiskinan melalui instrumen perumahan.
“Pemerintah akan memberikan rumah pada masyarakat tidak mampu dengan membayar cicilan per bulan Rp600.000 atau per tahun 7,2 juta. Di 2025 akan dimulai dengan 2 juta unit, terdiri 1 juta di pesisir dan 1 juta unit di desa,” jelasnya.
Apabila program itu dijalankan, berdasarkan kalkulasi Satgas setidaknya dibutuhkan anggaran mencapai Rp14,4 triliun per tahun.
Kedua, program, rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang saat ini direalisasikan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dalam rekomendasinya, Satgas mengusulkan agar FLPP dapat naik menjadi 320.000 unit.
Ketiga, program renovasi dan perbaikan pembangunan kawasan. Di mana, pemerintah bakal menggalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk dapat meningkatkan jumlah renovasi rumah pedesaan dan perkotaan.
“Pemerintah akan mengalang dana APBN dan pinjaman luar negeri untuk dapat meningkatkan jumlah renovasi di perdesaan dan di perkotaan. Pemerintah dengan menggunakan dana APBN dan pinjaman luar negeri akan meningkatkan pembangunan dan perbaikan kawasan yang lebih luas dan yang lebih besar lagi,” pungkasnya.
