Bahlil Lapor 10 Blok Migas Masih Mangkrak ke Prabowo

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa 10 wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) mangkrak. 

Hal itu Bahlil sampaikan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada gelaran IPA Convex 2025 di Tangerang, Rabu (21/5/2025). 

Bahlil pun menyebut, padahal kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola blok migas itu telah mendapatkan persetujuan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD).

"Saya laporkan bahwa saat ini ada 10 wilayah kerja yang sudah PoD, tapi mangkrak, [KKKS] enggak menjalankan," ujar Bahlil.

Padahal, kata Bahlil, 10 WK mangkrak itu mampu mengerek produksi 31.300 barel minyak per hari (bph). Selain itu, Bahlil juga menyebut, ada 17 Pod dengan total produksi 360 juta barel minyak dan 18.351 billion cubic feet (Bcf) gas yang waktu produksinya mundur.

Kendati demikian, Bahlil tak memerinci di mana 10 WK yang dimaksud. Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu hanya mengungkapkan, pihaknya bakal menertibkan KKKS yang mengelola 10 WK tersebut.

Hal ini dilakukan demi mengejar target lifting minyak 900.000 hingga 1 juta bph pada 2029.

"Bagi KKKS yang sudah kita serahkan kewenangannya, tapi masih lambat mohon maaf Pak secara undang-undang 5 tahun kita harus tarik kepada negara dan kita tawarkan kepada KKKS lain yang mau mengerjakan," ucap Bahlil.

Bakal Sikat BUMN tak Tertib

Bahlil pun memastikan tidak akan pandang bulu dalam melakukan penertiban itu. Menurutnya, jika KKKS itu adalah badan usaha milik negara (BUMN), pihaknya bakal tetap tegas.

Dia pun lantas meminta izin Prabowo untuk menertibkan KKKS BUMN yang lambat dalam mengelola sumur migas.

"Tanpa pandang bulu, Pak. Kalau bapak izinkan, tidak hanya swasta, BUMN pun kita lakukan, Pak," kata Bahlil.

Dia pun menuturkan bahwa target lifting 1 juta barel bisa terwujud dengan menerapkan sejumlah strategi. Dia mengatakan, pemerintah melakukan perubahan dan percepatan regulasi besar-besar. 

Bahlil mencontohkan, pihaknya tak lagi mempersoalkan perbedaan skema bagi hasil gross split dengan cost recovery. Dia menegaskan bahwa saat ini internal rate of return (IRR) untuk proyek sumur migas telah tergolong ekonomis.

"Tidak lagi kita persoalkan antara gross split atau cost recovery karena IRR-nya rata-rata sudah ekonomis minimal 13%, maksimal 17%, di tengah 15%, supaya tidak ada lagi perdebatan tentang ekonomis atau tidak," ucapnya.

Selanjutnya, pihaknya akan mendorong eksplorasi pada 60 wilayah kerja (WK) baru. Kemudian, pemerintah juga mendorong intervensi teknologi di sumur-sumur minyak, meski biayanya terbilang mahal. 

"Enggak bisa lagi kita pakai cara-cara dulu harus ada teknologi. EOR [enhanced oil recovery] adalah salah satu alternatif teknologi dan sistem pengeboran yang tadinya vertikal sekarang horizontal," katanya.