Bisnis.com, JAKARTA—Inggris Raya dan Uni Eropa membuat kesepakatan baru pada bidang perikanan hingga pangan setelah Negara Tiga Singa itu memutuskan keluar dari perserikatan negara Benua Biru pada 2020.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (20/5/2025), Perdana Menteri Inggris Raya Keir Starmer bertemu dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan pejabat senior Uni Eropa lainnya di London Lancaster House pada Senin (19/5/2025) waktu setempat. Di tengah perang dagang Amerika Serikat dengan sejumlah mitra dagangnya, Inggris Raya setuju untuk memperpanjang kerja sama dengan Uni Eropa terkait sektor perikanan.
Perjanjian tersebut memberikan akses EU ke area penangkapan ikan Inggris hingga akhir Juni 2038—perpanjangan 12 tahun kendati sebenarnya Inggris Raya menginginkan hanya memperpanjang selama empat tahun. Sebagai balasannya, Brussel menyetujui kesepakatan tak terbatas untuk menyederhanakan pemeriksaan barang-barang saniter dan fitosaniter (SPS), yang meliputi makanan, hewan, dan produk pertanian lainnya.
Baca Juga
Dikutip dari Antara, sebelumnya, negosiator EU berupaya untuk menghubungkan durasi pengaturan SPS dengan hak penangkapan ikan---tuntutan yang dilaporkan menurun selama jam-jam terakhir negosiasi.
Terobosan tersebut memungkinkan kedua pihak untuk menyentuh posisi yang saling menguntungkan, meski ketentuan-ketentuan tersebut diperkirakan akan menuai kritik dari beberapa kalangan politik Inggris Raya. Hak penangkapan ikan yang diperpanjang kemungkinan memicu reaksi keras dari Partai Konservatif dan Reformasi Inggris Raya, yang keduanya secara historis menuntut kontrol Inggris Raya yang lebih besar atas perairan pesisir negara tersebut.
Meski kesepakatan tersebut membahas masalah perdagangan dan peraturan utama, tidak semua aspek hubungan Inggris Raya-EU telah diselesaikan. Masih ada masalah skema mobilitas pemuda yang belum tersentuh. Seperti diketahui, Inggris Raya masih membatasi jumlah warga negara Uni Eropa ke negaranya yang ditentang oleh Uni Eropa.
