Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Revisi Permendag 8/2024 Masih Dibahas, Mendag Target Rampung Pekan Ini

Kemendag menegaskan revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam acara Launching Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).  —Bisnis/Rika Anggraeni
Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam acara Launching Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025). —Bisnis/Rika Anggraeni

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih dalam tahap pembahasan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan revisi Permendag 8/2024 akan rampung pada pekan ini.

“Sekarang masih dilakukan pembahasan, mudah-mudahan selesai minggu ini. Nanti kami sampaikan isi-isinya apa ya kalau sudah selesai [revisi Permendag 8/2024],” kata Budi dalam acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Budi mengungkap revisi Permendag 8/2024 nantinya akan memuat deregulasi terhadap produk tertentu untuk menarik investasi investor asing ke Indonesia.

Di samping itu, Budi menjelaskan revisi Permendag 8/2024 juga akan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk berusaha di Tanah Air. Dia menambahkan bahwa sejumlah poin dalam revisi Permendag 8/2024 itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan melakukan deregulasi terhadap produk-produk tertentu untuk menarik investasi, untuk menghasilkan kemudahan berusaha. Jadi deregulasi itu tidak hanya kebijakan impor, kebijakan ekspor, dan kebijakan perdagangan dalam negeri,” tuturnya.

Padahal sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut revisi Permendag 8/2024 telah rampung dan tinggal menunggu diteken oleh Mendag Budi Santoso.

Airlangga menuturkan bahwa revisi dalam aturan impor ini mencakup relaksasi sejumlah pertimbangan teknis (Pertek) dan service level agreement (SLA). 

Adapun, revisi ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta regulasi tersebut dicabut karena dinilai tidak menguntungkan pelaku usaha.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper