Bisnis.com, JAKARTA — Kepemimpinan Brasil di BRICS pada 2025 tidak akan memajukan agenda mata uang bersama bagi kelompok ekonomi berkembang utama itu.
Melansir Reuters pada Jumat (14/2/2025), hal tersebut diungkapkan oleh empat pejabat pemerintah setempat. Meski demikian, agenda Brasil pada kepemimpinannya dapat membuka jalan bagi berkurangnya ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan global.
Agenda itu dapat memancing kemarahan Presiden AS Donald Trump, yang telah berulang kali memperingatkan kelompok BRICS, yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China, untuk tidak menantang dominasi "Dolar AS yang perkasa."
"Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan Dolar AS dalam Perdagangan Internasional, atau di tempat lain, dan Negara mana pun yang mencoba harus mengucapkan selamat tinggal pada Tarif, dan selamat tinggal pada Amerika!" tulis Trump di media sosial bulan lalu.
Pada Kamis (13/2/2025) lalu, dia mengulangi ancaman "tarif 100%" pada negara-negara BRICS "jika mereka ingin mempermainkan dolar."
Pejabat Brasil, yang meminta anonimitas untuk membahas rencana tersebut, mengatakan gagasan mata uang bersama untuk menggantikan dolar, yang dilontarkan oleh Presiden Luiz Inacio Lula da Silva dan yang lainnya pada pertemuan puncak BRICS baru-baru ini, belum pernah memasuki diskusi teknis.
Baca Juga
Tiga sumber mengatakan Brasil malah mendorong reformasi dalam BRICS untuk mempermudah pembayaran internasional dalam mata uang lokal. Hal ini membuka pintu untuk mengurangi ketergantungan pada dolar untuk perdagangan global, meskipun mereka mengatakan itu bukan tujuan utama.
"Ini tidak ditujukan kepada siapa pun," kata seorang sumber, yang menekankan fokusnya adalah pada pengurangan gesekan untuk perdagangan global.
Adapun, agenda yang dimajukan Brasil termasuk mempelajari teknologi seperti blockchain dan menghubungkan sistem pembayaran untuk memangkas biaya transaksi, mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan multilateral seperti Bank for International Settlements (BIS), kata ketiga sumber tersebut.
"Tidak seorang pun ingin membuat masalah, tetapi negara-negara BRICS juga tidak ingin meninggalkan gagasan untuk mengeksplorasi kemungkinan ini," kata sumber lain, menambahkan bahwa tidak ada negara anggota yang bermaksud untuk menghilangkan cadangan dolar mereka.
Bahkan Lula telah menarik kembali gagasan mata uang baru untuk blok tersebut, meski minggu lalu mereka masih membela hak negara-negara BRICS untuk membahas pembentukan bentuk-bentuk perdagangan yang tidak membuat negara sepenuhnya bergantung pada dolar.
Minggu lalu, kementerian keuangan dan bank sentral Brasil membahas proposal mereka untuk kepresidenan BRICS tahun ini, termasuk inisiatif pembayaran lintas batas, kata sebuah sumber.
Adapun, perwakilan BRICS akan bertemu di Afrika Selatan bulan ini di sela-sela pertemuan G20, di mana Brasil akan menyampaikan rencananya untuk KTT BRICS pada bulan Juli, sumber tersebut menambahkan.
Didirikan pada tahun 2009 dan segera diperluas untuk mencakup Afrika Selatan, kelompok BRICS baru-baru ini menambah Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab sebagai negara anggota. Hal ini membuat kelompok tersebut menjadi penyeimbang diplomatik yang semakin besar terhadap kekuatan-kekuatan Barat tradisional.
Brasil telah menjadi pusat perhatian dalam diskusi tentang pembayaran global dengan pesatnya peningkatan sistem pembayaran instan, yang disebut Pix, yang diluncurkan pada akhir 2020 dan telah melampaui penggunaan uang tunai, kartu kredit, dan debit.
Dalam pernyataan publik pertamanya sebagai kepala bank sentral Brasil yang baru minggu lalu, Gabriel Galipolo mengatakan Pix diprogram sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan dengan sistem pembayaran lain, meskipun tantangan tata kelola tetap menjadi rintangan penting.
Brasil telah mengoperasikan Sistem Pembayaran Mata Uang Lokal (SML), yang dikelola oleh bank sentralnya melalui perjanjian dengan Argentina, Uruguay, dan Paraguay.
Sistem ini memungkinkan transaksi diselesaikan secara langsung dalam real Brasil, melewati dolar sebagai perantara dan menghilangkan kebutuhan akan kontrak valuta asing.
Meskipun sistem ini menurunkan biaya intermediasi, penyelesaian membutuhkan waktu setidaknya tiga hari kerja, yang penerapannya terbatas.
