Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkaji kembali rencana pemangkasan anggaran di Kementerian PU hingga Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun.
Menurutnya, dari surat yang diterima oleh instansinya, memang Presiden Prabowo Subianto meminta agar Kementeriannya mengencangkan ikat pinggang untuk dapat membantu program-program prioritas.
"Kalau surat terakhir yang diterima dari bu Menteri Keuangan, itu kan sebelum ratas minta terakhir itu dengan pak Presiden. Memang dari beliau diminta efisiensi Rp81 triliun," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
Kendati demikian, dia berharap masih bisa dilakukan evaluasi terkait pemangkasan anggaran 2025 oleh Kemenkeu. Apalagi, dia mencontohkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terdapat beberapa biaya atau anggaran yang akan diajukan ulang.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa Kementerian PU siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya swasembada pangan.
"Irigasi, jalan daerah, itu kan satu paket tuh, ada irigasi, ada jalan daerahnya, satu paket itu nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, insyaallah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025," pungkas Dody.
Baca Juga
Sekadar informasi, Presiden Prabowo ingin menghemat hingga Rp306,69 triliun dengan melakukan pemangkasan APBN 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 22 Januari
Sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di bawah Kemenko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) tercatat terdampak pemangkasan anggaran yang cukup signifikan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang fokus membangun proyek-proyek infrastruktur dilaporkan terimbas pemangkasan anggaran hingga 80% atau sekitar Rp81 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun. Dengan demikian alokasi anggaran Kementerian PU hanya tersisa Rp29,95 triliun.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang berada diangka Rp6,4 triliun. Di mana, pemangkasan anggaran Kementerian ATR/BPN sendiri mencapai 35% dari total pagu.
Tidak hanya itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) juga mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp4,8 triliun atau sekitar 75% dari anggaran semula Rp6,3 triliun.
