Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan memangkas jatah infrastruktur sebesar 34,4% dari yang telah dicanangkan dalam APBN 2025.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan sangat menyayangkan keputusan tersebut karena infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap ekonomi.
“Sangat disayangkan ketika yang dipotong itu adalah infrastruktur karena ini basic untuk penyerapan tenaga kerja. Mudah-mudahan yang dipotong itu untuk perawatan-perawatan Infrastruktur, bukan pembangunan fisik,” ujarnya dalam Diskusi Publik '100 hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?' pada Rabu (29/1/2025).
Nahas bila yang Prabowo pangkas adalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur fisik baru dan belanja modal, artinya belanja pemerintah akan semakin turun.
Padahal, belanja dari pemerintah pusat yang termasuk dalam belanja modal tersebut menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi.
Terlebih, porsi belanja modal dalam Rancangan APBN 2025 hanya mencakup 7,08% dari total belanja. Hampir turun 50% dari porsi 2024 yang mencapai 13,25%.
Baca Juga
Melihat alokasi anggaran infrastruktur dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang senilai Rp400,38 triliun, artinya pemangkasan 34,3% akan membuat jatah infrastruktur menyusut sekitar Rp137,72 triliun. Sebagai catatan, dalam APBN 2025 tidak dijelaskan secara gamblang nominal anggaran infrastruktur, artinya dapat lebih tinggi ataupun lebih rendah dari RAPBN 2025.
Dengan demikian, porsinya terhadap belanja pemerintah secara keseluruhan akan lebih rendah lagi. Abdul Manap menjelaskan konsekuensi tersebut belum termasuk dampak kepada ekonomi daerah.
“Daerah kalau hanya bertumpu pada belanja pegawai, ya habis saja tidak ada multiplier effect terhadap perekonomian. Kenapa tidak yang lain [dipangkas]?” tuturnya.
Di sisi lain, efek pemangkasan anggaran infrastruktur juga akan langsung dirasakan oleh para kuli bangunan atau pekerja harian yang kerap dipekerjakan oleh para mandor di daerah maupun di Jakarta.
Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman melihat kebijakan tersebut memang akan memberikan dampak buruk yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Padahal, infrastruktur menjadi salah satu penggerak utama investasi dan aktivitas ekonomi. Rizal melihat dalam jangka panjang, hal tersebut akan menggerogoti ekonomi nasional.
Saat pemerintah mengandalkan pembangunan infrastruktur bersama swasta alias kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), membutuhkan waktu yang sangat panjang dan dampaknya tidak langsung.
“Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemangkasan harusnya selektif. Hindari infrastruktur apalagi pendukung produktivitas ekonomi,” tutupnya.
