Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Dua Menteri Jokowi Buka Suara soal Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Setelah Sri Mulyani menjadi kandidat kuat Menteri Keuangan Prabowo, pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPM) diyakini akan batal.
Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). / kemenkeu.go.id
Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). / kemenkeu.go.id

Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan hingga saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi.

Suharso mengatakan bahwa rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun demikian, Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti.

"Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," tuturnya.

Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani memilih diam tanpa suara padahal wartawan beberapa kali bertanya kepadanya soal hal tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper