Bisnis.com, JAKARTA — DPR telah mengesahkan RUU APBN 2025, yang di dalamnya diatur alokasi anggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Lalu, apa saja 10 K/L dengan anggaran paling jumbo pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto?
Dalam rapat terakhir antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR ihwal anggaran K/L, disepakati alokasi belanja K/L dari APBN 2025 sebesar Rp1.160,09 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan pada dasarnya belanja K/L tersebut telah terjadi penyesuaian sebagaimana arahan dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan Raker Banggar yang terakhir, plus arahan dari Bapak Presiden terpilih,” ungkapnya, Selasa (10/9/2024).
Jika dibandingkan dengan alokasi belanja K/L tahun ini yang senilai Rp1.090.83 triliun maka terjadi kenaikan Rp69,26 triliun.
Adapun, Isa mengklaim pihaknya mendorong kebijakan belanja K/L diarahkan untuk penguatan agenda pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Baca Juga
Berikut Alokasi Belanja 10 K/L Terbesar 2025
1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan): Rp166,26 triliun
2. Kepolisian RI (Polri): Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR: Rp116,23 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp105,65 triliun
5. Kemendikbud Ristek: Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial: Rp79,59 triliun
7. Kementerian Agama: Rp79,17 triliun
8. Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan: Rp31,46 triliun
Kementerian/Lembaga Baru
Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto digadang-gadang akan menambah jumlah K/L untuk mempermudah eksekusi janji-janji kampanye. Oleh sebab itu, kemungkinan ada perombakan alokasi anggaran di sejumlah K/L.
Berdasarkan wacana yang beredar, sejumlah K/L baru yang akan dibentuk merupakan pecahan dari K/L lama. Kementerian Penerimaan Negara misalnya, yang disebut akan menjadi pecahan dari Kemenkeu.
Artinya, alokasi anggaran Kemenkeu pada tahun depan sebesar Rp53,2 triliun kemungkinan akan terbagi dua.
Tak hanya itu, adik sekaligus Ketua Satgas Perumahan Prabowo yaitu Hashim Djojohadikusumo sudah mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan. Instansi anyar tersebut merupakan pecahan dari Kementerian PUPR yang anggarannya tahun depan sebesar Rp116,23 triliun.
Tak hanya itu, Prabowo juga dikabarkan akan membentuk Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK) dan Dana Investasi Nasional (DIN).
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan pemerintah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk rencana pembentukan K/L baru. Oleh sebab itu, keponakan Prabowo tersebut menyatakan wacana pembentukan K/L baru nantinya akan mengalami hambatan anggaran.
"Itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ungkapnya dalam Media Briefing di kantor Kemenkeu, Rabu (11/9/2024).
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan terkait rencana pembentukan K/L baru tahun depan pun saat ini telah dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo mendetailkan bahwa alokasi untuk K/L baru nantinya akan berasal dari anggaran dana cadangan.
"Intinya untuk antisipasi dinamika kelembagaan agar tetap mampu menjaga operasional pemerintahan dalam mendukung layanan publik pada masa transisi pemerintahan, maka dalam APBN dialokasikan dana cadangan pada belanja lain-lain," jelas Wahyu kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).
Sebagai informasi, besaran alokasi anggaran pemerintah pusat untuk 'belanja lain-lain' memang tidak sedikit yaitu senilai Rp631,8 triliun dalam APBN 2025.
