Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberi sinyal anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada pemerintahan Prabowo-Gibran akan meningkat.
Basuki menuturkan, hal itu dilakukan sekaligus untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Saya lupa angkanya [alokasi FLPP tahun depan] tapi pasti lebih, karena programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah, jadi kita sesuaikan dengan itu,” tuturnya saat ditemui di Kawasan DPR RI, Rabu (21/8/2024).
Adapun pada tahun ini, anggaran bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit. Sedangkan, anggaran FLPP 2023 sebesar Rp26,3 triliun untuk memasok sebanyak 229.000 unit rumah subsidi.
Sejalan dengan adanya penurunan kuota tersebut, FLPP tahun ini diperkirakan akan habis pada bulan depan. Basuki mengaku, hingga saat ini pihaknya masih terus mengusahakan permohonan penambahan kuota FLPP 2024 ke Kementerian Keuangan (kemenkeu).
“Sekarang ini kita lagi minta tambahannya ke Kemenkeu, kalau targetnya habis sebelum [TA berakhir] berartikan bagus,” tambahnya.
Baca Juga
Adapun sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata enggan menjawab mengenai progres permohonan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Kementerian PUPR tersebut.
Saat dikonfirmasi, Isa tidak memberikan keterangan pasti. Dia mengaku bahwa saat ini dirinya tengah fokus melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Ini kan [Nota Keuangan] ngomongin RAPBN 2025, ya [fokus] 2025 ini,” kata Isa saat ditanyai mengenai nasib usulan kenaikan kuota FLPP 2024, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto menjelaskan bahwa komitmen pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi FLPP diperlukan untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah (backlog) yang saat ini telah mencapai 9,9 juta.
“Saat ini backlognya 10 juta dan tadi juga kita sampaikan program pemerintah dalam pembiayaan perumahan ini satu-satunya yang terukur dan secara nilai itu memang programnya itu jelas ya FLPP. Sayangnya, saat ini tahun ini anggarannya itu turun menjadi 166.000 jadi ini sangat jauh,” kata Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (20/8/2024).
Joko menyebut, bila kuota FLPP tidak segera ditambah pada tahun ini, maka dikhawatirkan bakal menimbulkan ketidakpastian kondisi ekonomi. Selain itu, dikhawatirkan bakal mempengaruhi laju kas para pengembang hingga dikhawatirkan menimbulkan kredit macet para pengembang.
