Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditambah pada 2025 atau tepat di tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan urgensi penambahan kuota FLPP itu diperlukan seiring dengan besarnya serapan rumah subsidi sepanjang tahun ini.
“Kita berharap naik [untuk Tahun Anggaran 2025], karena kan kebutuhan itu meningkat,” tuturnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (30/7/2024).
Endra menjelaskan, untuk saat ini rata-rata kemampuan pemerintah untuk memberikan injeksi rumah subsidi dilaporkan baru mencapai 200.000 unit.
Karenanya, dia berharap ke depan anggaran FLPP setidaknya dapat dikerek naik untuk membiayai paling tidak 250.000 unit atau bahkan lebih.
Namun demikian, Endra mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama tim transisi di pemerintahan Prabowo – Gibran.
Baca Juga
“Nanti 16 Agustus baru tahu dari nota keuangannya. Habis itu baru pagu indikatif, sekarang kita belum tahu, tapi kalau dari perencanaannya kita sudah susun,” imbuhnya.
Untuk diketahui, alokasi anggaran rumah subsidi tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah. Di mana, alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit.
Dikabarkan bahwa realisasi FLPP sepanjang tahun ini mengalami peningkatan. Sejumlah pihak memproyeksi, alokasi FLPP 2023 itu akan habis selambat-lambatnya pada September 2024.
Pemerintah mengaku telah melakukan pengajuan tambahan alokasi FLPP tahun anggaran 2024 ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat jawaban jelas.
