Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hadapi Tantangan Geopolitik dan Suku Bunga, Ini Sederet PR Prabowo

Kalangan pelaku usaha menilai bahwa pemerintahan Prabowo Subianto harus menyiapkan berbagai strategi optimal untuk menghadapi tantangan perekonomian 2025.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan paparan saat kunjungan ke redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (11/6/2024). / JIBI-Bisnis-Arief Hermawan P
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan paparan saat kunjungan ke redaksi Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (11/6/2024). / JIBI-Bisnis-Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pelaku usaha dan industri menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 yang ditetapkan pemerintah bakal berhadapan dengan tantangan besar berupa eskalasi geopolitik global dan era suku bunga tinggi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai diperlukan beberapa langkah yang perlu diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Pertama, menghadirkan bauran kebijakan yang mendorong peningkatan konsumsi domestik serta menarik investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Upaya ini tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi pada 2025, tetapi juga sebagai langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045," kata Arsjad kepada Bisnis baru-baru ini.

Kedua, proteksi stabilitas moneter guna mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya saing, serta memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan, dan konstruksi.

Ketiga, menghadirkan sejumlah kebijakan yang mempertimbangkan progres kewirausahaan anyar dan mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu bersaing di level global. Khususnya, lewat insentif pembiayaan dan dorongan menjadi bagian global supply chain.

Keempat, meningkatkan investasi produktif bernilai tambah tinggi di Indonesia dengan fokus pada kebijakan reskilling dan upskilling tenaga kerja potensial sebanyak mencapai 187 juta orang yang berpotensi mampu bersaing di pasar global.

"Kebijakan reskilling dan upskilling yang efektif akan memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi tenaga kerjanya, meningkatkan daya saing nasional, dan menarik lebih banyak investasi produktif bernilai tambah tinggi," kata Arsjad.

Lebih jauh menyoal upaya pengembangan sektor ketenagakerjaan, pebisnis mengimbau pemerintah menggelontorkan insentif kepada sektor swasta agar berinvestasi dalam program retraining dan upskilling. Termasuk, pembangunan pusat-pusat pelatihan.

Di sektor perdagangan, kontribusi industri manufaktur mendapat sorotan. Terutama, produk-produk berorientasi ekspor yang kini berkontribusi sebanyak 20,39% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Sementara dalam konteks investasi, dunia usaha berharap pemerintah terus menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

"Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi," tuturnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper