Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup moderat pada 2025, yaitu sebesar 5,2%. Kalangan ekonom menilai target itu terlalu optimistis di tengah berbagai tantangan ekonomi, seperti daya beli yang tertekan.
Sebelumnya, Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 5,1% hingga 5,5%.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,2% pada 2025 pun masih terlalu optimistis. Dia mengatakan, hal ini dikarenakan pendapatan negara yang berpotensi stagnan pada tahun depan, juga kapasitas penarikan utang pemerintah sudah terbatas.
"Pertumbuhan ekonomi 5,2% amat sulit terwujud, apalagi utang yang 10 tahun terakhir menjadi andalan pak Jokowi, yang saat ini justru sudah berperan sebagai pengerem laju pertumbuhan ekonomi," katanya, dikutip pada Senin (19/8/2024).
Untuk bisa mencapai target tersebut, menurutnya, pemerintah harus melakukan belanja yang lebih besar, terutama pada berbagai proyek infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial, serta mendorong masuknya investasi yang lebih tinggi. Pemerintah juga harus mendorong konsumsi masyarakat, utamanya dengan stimulus bansos dan laju inflasi yang dijaga rendah.
Namun demikian, Wijayanto mengatakan bahwa mendongkrak investasi juga tidak mudah bagi pemerintah saat incremental capital output ratio (ICOR) dan biaya logistik di dalam negeri masih tinggi.
Baca Juga
"Belum lagi jika kita masukkan faktor ekonomi, biaya tinggi dan regulasi/birokrasi yang rumit, atau SBN berbunga tinggi yang menyebabkan crowding out yang membuat sektor riil kesulitan kredit dan tidak menarik," katanya.
Dia menilai bahwa pemerintahan mendatang sebaiknya jangan terlalu fokus pada angka pertumbuhan, tetapi lebih berorientasi pada kualitas pertumbuhan.
"5,0%—5,1% asal berkualitas, akan jauh lebih bagus, sambil menyiapkan ‘landasan pacu’ agar ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi pada tahun-tahun berikutnya,” kata dia.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 yang ditargetkan 5,2% dan defisit di 2,53% dari PDB mengindikasikan bahwa pemerintahan mendatang akan melaksanakan APBN Perubahan (APBN-P).
Hal ini dikarenakan RAPBN yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memasukkan seluruh program presiden terpilih Prabowo yang membutuhkan dana jumbo.
"Selain itu Jokowi ingin menjaga ekspektasi dunia usaha dan investor. Sepertinya ada kehati-hatian dalam menjelaskan target penerimaan pajak yang lebih agresif. Misalnya soal tarif PPN 12% yang mulai berlaku tahun depan tidak disebutkan. Pajak karbon juga tidak disebut," katanya.
Bhima mengatakan, target penerimaan pajak yang hanya naik 7,8% dan PNBP ditargetkan naik 2,72% pada 2025, mengindikasikan pendapatan negara, khususnya terkait komoditas, berpotensi tertekan.
"Ini ada semacam pesimisme dari Jokowi bahwa sektor komoditas perkebunan dan pertambangan sepertinya tidak lagi bisa diharapkan untuk menopang pendapatan negara tahun depan. Permintaan internasional yang lesu, dan banyaknya hambatan dagang bisa jadi pemicunya," jelas dia.
