Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merencanakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB untuk tahun anggaran 2025. Dalam kondisi itu, tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan mencatatkan belanja terbesar sepanjang sejarah.
Anggaran belanja negara tahun anggaran 2025, yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp2.693,2 triliun, sementara transfer ke daerah adalah sebesar Rp919,9 triliun.
Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintahan mendatang pada 2025 harus dipastikan tetap prudent, mengingat tantangan fiskal yang tidak mudah.
Cucun mengatakan, selain menghadapi risiko eksternal, pemerintah pada 2025 memiliki utang jatuh tempo yang mencapai Rp800,33 triliun, terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Baca Juga
"Kita menghadapi satu siklus di 2025 ini ada schedule pengembalian utang yang mencapai Rp800 triliun, makanya harus betul-betul prudent dan ini kita harus memprediksi dan menghitung faktor eksternal yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita juga," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, dikutip pada Senin (19/8/2024).
Menurut Cucun, pemerintah pada 2025 perlu memberikan prioritas belanja untuk meningkatkan konsumsi masyarakat yang menjadi tulang punggung perekonomian domestik.
Selain itu, belanja negara, kata dia juga harus difokuskan pada pada sektor-sektor yang dapat memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi.
"Kita akan bahas nanti, pasti ada pergeseran mengenai arah kebijakan fiskal kita ini karena harus digenjot dulu daya beli kemudian konsumsinya. Harus kita lihat makanya keseimbangan primernya yang harus dipastikan ketika pembahasan APBN, jangan serta merta belanja program yang justru tidak berefek pada pertumbuhan," jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga mewanti-wanti pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengerek rasio perpajakan. Pasalnya, presiden terpilih Prabowo menargetkan peningkatan tax ratio hingga mencapai 23%.
Cucun mengingatkan, pemerintah jangan sampai mengorbankan perekonomian yang baru pulih dari pandemi Covid-19 demi menaikkan penerimaan negara secara signifikan dalam waktu yang singkat.
"Targetnya pemerintahan baru kan mau sampai di atas 20%—23%. Ini harus dilihat juga faktor dunia usahanya, investasinya sampai dimana, jangan sampai nanti menaikkan tax ratio malah jadi beban bagi pertumbuhan ekonomi yang siklusnya sudah berjalan normal. Ini yang kita harus prudent,” jelasnya.
Prioritas Belanja Pemerintah
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran untuk enam agenda prioritas pembangunan.
Pertama, anggaran untuk pos pendidikan direncanakan sebesar Rp722,6 triliun, yang akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, misalnya PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, dan beasiswa (melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP).
"Selain program yang meneruskan, seperti peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan menggunakan instrumen yang sama seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa termasuk LPDP, juga pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah," jelasnya.
Kedua, anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun yang diarahkan untuk melanjutkan perlindungan sosial, sinergi dan integrasi perlindungan sosial dengan kartu kesejahteraan, serta penguatan perlinsos sepanjang hayat dan penguatan graduasi dari kemiskinan.
Ketiga, anggaran untuk pembangunan infrastruktur dirancang sebesar Rp400,3 triliun, diantaranya untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, mendukung keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan penyediaan rumah murah bersanitasi baik.
Keempat, anggaran untuk pos kesehatan ditetapkan sebesar Rp197,8 triliun, diantaranya untuk upaya penurunan dan pencegahan stunting dan penurunan kasus TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, efektivitas program JKN, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Pada bidang kesehatan, pemerintah juga akan mendorong penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, serta penguatan sistem kesehatan yang handal.
Kelima, anggaran untuk ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp124,4 ttriliun, juga anggaran untuk penguatan hukum & HAM.
Di luar itu, pemerintah juga telah merencanakan anggaran untuk program makan bergizi gratis yang mencapai Rp71 triliun untuk tahun anggaran 2025.
"Untuk program prioritas presiden terpilih makan bergizi gratis, nanti akan dijelaskan dari tim makanan bergizi gratis yang saat ini terus disempurnakan, tujuannya adalah untuk menciptakan anak yang cerdas, tapi juga multiplier ekonomi di lokal juga akan ditekankan, yaitu UMKM semakin berdaya dan ekonomi daerah bisa bergerak," kata Sri Mulyani.
