Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan anggaran tematik untuk program strategis berupa Hukum dan Pertahanan Keamanan (Hankam) pada 2025 senilai Rp372,3 triliun.
Rencana anggaran Hukum dan Hankam untuk tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto tersebut terpantau naik Rp40,4 triliun dari pagu tahun ini yang senilai Rp331,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan anggaran tersebut rencananya akan fokus kepada beberapa hal, seperti modernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia atau Alutsista.
“Hukum dan Hankam Rp372,3 triliun. Ini untuk berbagai modernisasi alutsista kita,” ungkapnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).
Dalam paparannya, tertulis bahwa anggaran tersebut termasuk modernisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dan Alat Material Khusus (Almatsus).
Selain itu, fokus anggaran ini juga kepada penguatan TIK dari ancaman Siber, dukungan kemampuan industri strategis, serta pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam.
Baca Juga
Secara umum, pemerintah merancang belanja untuk Prabowo senilai Rp3.613,1 triliun. Artinya, khusus untuk anggaran hukum dan hankan ini mencakup 10,33% dari total belanja tahun depan.
Membandingkan dengan anggaran lainnya, untuk hukum dan hankam ini bahkan lebih besar dari anggaran kesehatan yang hanya mencakup 5,45% dari APBN.
Sementara menyandingkan dengan lima program tematik lainnya, anggaran Hukum dan Hankam menduduki posisi keempat dengan alokasi terbesar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Secara total, program prioritas ini akan memakan biaya senilai Rp2.322,1 triliun. Pertama, anggaran pendidikan yang mencapai Rp722,6 triliun.
Kedua, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp504,7 triliun. Ketiga, anggaran infrastruktur yang mencapai Rp400,3 triliun, termasuk untuk pembangunan IKN di dalamnya.
Keempat, hukum dan hankam senilai Rp372,3 triliun. Kelima, anggaran ketahanan pangan Rp124,4 triliun. Terakhir, anggaran kesehatan senilai Rp197,8 triliun.
Mengingat dalam masa transisi, Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkomunikasi serta terus menjaga sinkronisasi dari RAPBN 2025.
Alhasil, dapat menampung semaksimal mungkin seluruh program prioritas yang temanya pada tahun depan adalah berkelanjutan, akselerasi, dan penguatan.
