Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Subsidi & Kompensasi BBM-Listrik Tahun Pertama Prabowo Bengkak jadi Rp394 Triliun

Anggaran subsidi dan kompensasi energi pada tahun pertama pemerintahaan Prabowo Subianto tembus Rp394,3 triliun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di kompleks jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2024 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di kompleks jelang Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD 2024 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (16/8/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Subsidi energi dan kompensasi Rp394,3 triliun dan subsidi nonenergi 131,3 triliun," papar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Anggaran subsidi BBM, listrik, LPG 3 kg, hingga kompensasi harga BBM (Pertalite) dan listrik pada tahun pertama pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tersebut naik 17,8% bila dibandingkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp334,8 triliun.

Bila diperinci, dari Rp394,3 triliun, alokasi anggaran subsidi energi dipatok sebesar Rp204,53 triliun yang terbagi untuk belanja subsidi jenis BBM tertentu (Solar subsidi) dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp114,31 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp90,22 triliun.

Anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg tahun depan lebih tinggi 2% apabila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 sebesar Rp112,03 triliun.

Sementara itu, anggaran subsidi listrik pada RAPBN 2025 naik 11,8% bila dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2024 yang sebesar Rp80,72 triliun. Mengutip Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, peningkatan anggaran subsidi listrik terutama dipengaruhi oleh peningkatan biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik, serta peningkatan volume listrik bersubsidi.

Beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan BPP listrik, antara lain pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, peningkatan pemakaian bahan bakar biomassa untuk cofiring PLTU, dan kenaikan bauran energi BBM dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper