Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mencatat serapan kargo gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari pelanggan industri di Jawa Barat telah mencapai 45 billion british thermal unit per day (BBtud) per Mei 2024.
Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, serapan gas alam cair itu melebihi hitung-hitungan perseroan.
“Penyerapan LNG di wilayah Jawa Barat memiliki respons positif dari pelanggan. Hal ini terbukti dari volume terserap mencapai 45 BBtud di bulan Mei. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan awal kami,” kata Susi saat dihubungi, Senin (1/7/2024).
Susi mengatakan, adopsi LNG belakangan untuk menambal defisit salur gas pipa di wilayah Sumatra dan Jawa Barat terbilang efektif untuk mendukung kinerja industri domestik.
PGN memperkirakan kebutuhan tambahan LNG sampai 2027 mencapai sekitar 7 kargo hingga 8 kargo. Hitung-hitungan itu diperoleh dari perkiraan susutnya pasokan gas pipa sampai 2027 yang makin lebar mencapai 200 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).
Belakangan PGN berhasil mengamankan tambahan 1 kargo LNG yang ditarik dari Kilang Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat. Pembelian 1 kargo LNG yang setara dengan 2,6 million british thermal unit (MMBtu) ini merupakan bagian dari kontrak Master Ex-Ship LNG Sale and Purchase Agreement (MSA) Tangguh dengan jangka waktu perjanjian 5 tahun.
Baca Juga
Adapun, tambahan kargo LNG itu belakangan diperlukan untuk menambal pasokan defisit gas pipa dari beberapa lapangan di kawasan Sumatra bagian tengah, Sumatra Selatan dan Jawa bagian barat.
Beberapa lapangan yang mengalami penurunan salur gas itu di antaranya, Blok Corridor, PEP Sumatra Selatan (Regional 1), PEP Jawa Barat (Regional 2), PHE Jambi Merang dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di kawasan tersebut.
“LNG merupakan salah satu upaya terbaik yang kami berikan bersama pemerintah dan pemasok untuk menjawab tantangan kebutuhan gas bumi domestik,” kata Susi.
Sementara itu, Susi mengatakan, perseroannya tengah menjajaki komunikasi intensif dengan SKK Migas untuk menjajaki kemungkinan tambahan kargo LNG baru mendatang.
“Penyediaan kargo tentu membutuhkan perencanaan dan mempertimbangkan dinamika pasar, baik dari sisi pemasok maupun konsumen, yang akan menyerap volume tersebut,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, harga LNG relatif lebih mahal ketimbang gas pipa. Apalagi, kuota skema harga gas bumi tertentu (HGBT) lebih kecil daripada kontrak minimum perjanjian jual beli gas (PJBG).
Menurut Yustinus, industri pengguna cenderung terjebak di antara keharusan membayar volume minimum kontrak meskipun realisasi pemakaian lebih kecil dari kontrak minimum atau membayar harga LNG untuk selisih antara kuota skema HGBT dengan realisasi konsumsi.
“Mau tidak mau, industri membayar sesuai realisasi, yaitu skema HGBT dan skema LNG karena menjaga komitmen terhadap pelanggan dalam negeri dan luar negeri,” kata Yustinus saat dihubungi, Kamis (18/4/2024).
