Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap potensi besar penyerapan produk industri kecil dan menengah (IKM) makanan dan minuman dalam program makan siang gratis yang akan diterapkan pemerintahan mendatang.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan rencana Program Makan Siang untuk Anak Sekolah dan Pencegahan Stunting memerlukan dukungan berbagai pihak dan sumber daya.
"Komoditas agribinis lokal yang dihasilkan daerah memiliki potensi besar untuk dapat dimanfaatkan," kata Reni dalam acara Kick Off Indonesia Food Innovation (IFI) 2024, Kamis (6/6/2024).
Program yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto itu dinilai dapat mendukung pertumbuhan kinerja sektor industri makanan dan minuman yang selama ini merupakan kontributor terbesar sebagai pembentuk kinerja industri pengolahan nonmigas.
Untuk diketahui, pada kuartal I/2024 struktur PDB industri pengolahan nonmigas didominasi oleh industri makanan dan minuman yang berperan sebesar 39,91%, atau 6,47% dari total PDB nasional.
Tak hanya itu, nilai ekspor industri makanan dan minuman pada April 2024 yang mencapai US$2,71 miliar atau 19,4% dari ekspor industri pengolahan nonmigas dan merupakan ekspor terbesar kedua setelah sektor industri logam dasar.
Baca Juga
Kinerja tersebut dapat meningkat dengan optimalisasi bahan pangan lokal sebagai pemasok kebutuhan melalui proses hilirisasi pangan yang dilakukan oleh stakeholder seperti IKM, Bumdesa, dan koperasi.
"Produk inovatif yang efisien dalam penanganan logistik dan umur simpan seperti produk pangan siap saji atau ready to eat dapat menjadi pilihan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut," tuturnya.
Di sisi lain, menurut Reni masih terdapat permasalahan yang menjadi hambatan bagi kemajuan IKM makanan minuman di antaranya keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, belum terpenuhinya standar serta legalitas usaha, serta terbatasnya inovasi.
Sementara itu, dari sisi eksternal IKM dihadapkan berbagai tantangan dalam menjalankan usahanya seperti ketidakpastian pasokan bahan baku, kehadiran pesaing dan produk baru, juga permintaan pasar yang sangat fluktuatif.
"Kebijakan belanja pengadaan pemerintah terbukti memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, dan penggunaan produk dalam negeri," jelasnya.
Sebagai informasi, IKM makanan dan minuman juga merupakan industri padat karya yang berjumlah sekitar 1,7 juta unit usaha dan menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja.
