Bisnis.com, JAKARTA - Gugus Tugas Sinkronisasi utusan Prabowo-Gibran bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan.
Sri Mulyani dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi instansi pertama yang ditemui oleh gugus tugas yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad sebagai Ketua dan Ahmad Muzani sebagai Wakil Ketua.
Pada pertemuan di Gedung Kemenkeu hari ini, Jumat (31/5/2024), Muzani mengaku tidak membahas ihwal yang berkaitan dengan nomenklatur saat ditanya apabila ada pembahasan soal program maupun proyek besar yang akan ada di pemerintahan Prabowo.
Misalnya, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah berlangsung sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, maupun Makan Siang Gratis yang menjadi janji kampanye Prabowo.
"Tadi dengan ibu Menteri Keuangan tidak membicarakan hal-hal yang bersifat nomenklatur. Tapi kita membicarakan bagaimana proses sinkronisasi di bidang keuangan yang bisa memberikan dampak ekonomi itu bisa lebih baik lagi, terutama pada sektor fiskal," jelas Muzani yang juga merupakan Sekjen Partai Gerindra, Jumat (31/5/2024).
Muzani mengatakan, Sri Mulyani membuka akses seluas-luasnya untuk berkoordinasi. Dia mengatakan persoalan teknis mengenai sinkronisasi kebijakan ekonomi dan keuangan antara pemerintahan Prabowo dan Jokowi akan disampaikan oleh anggota gugus tugas, Thomas Djiwandono.
Baca Juga
"Prinsip pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan tetap mengemban prinspip kehati-hatian dalam sektor keuangan dan fiskal," tuturnya.
Adapun Sri Mulyani mengatakan pihaknya sangat terbuka untuk berkoordinasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Apalagi, kini Kemenkeu di bawah Sri Mulyani sudah membahas soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau untuk periode pertama pemerintahan baru.
"Kami sangat berterima kasih menjadi institusi pertama yang dikunjungi gugus tugas sinkronisasi ini karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas yang sangat penting," ujarnya.
Mantan pejabat Bank Dunia itu lalu menyampaikan bahwa Presiden Jokowi terus mendorong koordinasi dengan pihak Prabowo sebagai presiden terpilih. Pertemuan hari ini, lanjutnya, juga sudah disampaikan oleh Jokowi.
"Kami semuanya di Kemenkeu siap untuk menjalankan dan menjaga APBN sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan," tutur Sri Mulyani.
Untuk diketahui, pemerintahan Jokowi saat ini masih menyiapkan RAPBN 2025 yang nantinya juga akan mengakomodasi program-program Prabowo sejak periode pertama pemerintahan.
Saat ini, Menkeu Sri Mulyani sudah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang menjadi landasan RAPBN dan sudah mendapatkan tanggapan dari fraksi-fraksi di DPR.
