Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasi belanja perpajakan (insentif pajak) pada 2025 atau pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto akan mencapai Rp421,28 triliun.
Belanja pajak era Prabowo tersebut akan menjadi yang tertinggi sepanjang masa, setelah estimasi tahun ini yang senilai Rp374,53 triliun.
Selain itu, pertumbuhannya juga tercatat paling tinggi sejak pandemi Covid-19. Dari sisi komponennya, belanja perpajakan pemerintah tetap fokus pada jenis pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
Diskon tarif, termasuk tax holiday, atau diskon dinamisasi pajak ke bawah tetap akan mendominasi Insentif PPh. Sementara instrumen insentif PPN mencakup PPN ditanggung pemerintah (PPN-DTP). Secara sektor, ada tiga prioritas, yakni pariwisata, manufaktur, dan pertanian.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melihat kebijakan belanja pemerintah wajib digelontorkan secara tepat sasaran untuk mengungkit ekonomi Tanah Air.
Ajib menilai pemerintah perlu mengguyur insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi sektor-sektor yang melibatkan banyak stakeholders serta pelaku usaha.
Baca Juga
“Pajak yang DTP harus masuk ke sektor yang memberikan daya ungkit maksimal, seperti padat karya, sektor yang menggaet lebih banyak pelaku usaha. Termasuk UMKM, karena mereka bisa lebih hidup,” ujarnya dalam diskusi HIPMI Tax Center, Rabu (5/6/2024).
Sementara program yang selalu pemerintah pamerkan, yakni hilirisasi yang diberikan sederet insentif, harus mampu melibatkan pengusaha daerah dan UMKM agar daya ungkit lebih maksimal.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI Haula Rosdiana melihat dengan adanya kebijakan yang menggambarkan pemerintahan Prabowo lebih ‘ramah’ terhadap insentif pajak, dapat memberikan efek ganda atas belanja yang tidak sedikit tersebut.
Melalui kebijakan tersebut, industri dapat memacu produksi sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak. Alhasil, konsumsi masyarakat akan naik dan memberikan demand kepada sektor-sektor lainnya.
“Jangan berpikir negara enggak dapat apa-apa setelah ada revenue forgone [hilangnya pendapatan], tetapi ada PPh Pasal 21, ada Pajak Barang Jasa Tertentu,” ungkapnya.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2023, penyaluran insentif pajak senilai Rp352,83 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah tercatat mendapatkan penerimaan dari PPh nonmigas Rp983,269 triliun atau 73,78% terhadap total Pendapatan PPh Nonmigas.
Utamanya, berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan sebesar Rp406,30 triliun, PPh Pasal 21 sebesar Rp200,85 triliun, dan PPh Final sebesar Rp125,09 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) senilai Rp761,53 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
