Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku bahwa Indonesia akan membuat initial memorandum yang mencakup 26 sektor dalam steering commitee OECD usai menjalani proses aksesi.
Menurutnya, memorandum yang akan masuk dalam steering committee anggota dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) itu antara lain dari sektor keuangan, ekonomi, antikorupsi, persaingan sehat, consumer policy, digital ekonomi, hingga teknologi policy.
"Arahan Presiden akan bentuk Project Management Office di bawah kantor Kemenko, di mana itu akan mencakup seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang jadi bagian dari OECD," katanya kepada wartawan di komples Istana Kepresidenan, Kamis (16/5/2024).
Penyebabnya, kata Airlangga, dalam proses aksesi, Indonesia wajib menyampaikan initial memorandum untuk memenuhi standar dan persyaratan keanggotaan OECD.
Dia menjelaskan bahwa dokumen tersebut berisi berisi informasi mendetail tentang kebijakan ekonomi, praktik pemerintahan hingga kerangka hukum negara.
Proses aksesi tersebut, Airlangga melanjutkan tidak hanya berfokus pada penyesuaian kebijakan dan regulasi, tetapi juga melibatkan penilaian menyeluruh oleh OECD untuk memastikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari komunitas internasional yang bekerja sama dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, politik dan lingkungan.
Baca Juga
Dia menyebut bahwa atas tindak lanjut dari agenda tersebut, maka Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann telah diagendakan bertemu Presiden Jokowi di Indonesia pada rentang waktu 28—29 Mei 2024.
“Indonesia diberi waktu 280 hari atau sekitar 9 bulan untuk menyusun dokumen initial memorandum tersebut. Jadi, sesudah aksesi ini proses selanjutnya adalah Indonesia membuat initial memorandum," pungkas Airlangga.
