Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sekjen OECD Bakal Temui Jokowi dan Prabowo, Bahas Nasib Keanggotaan Indonesia

Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann akan menemui Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada 27 Mei 2024 terkait proses keanggotaan Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD, Paris, Prancis, Kamis (2/5/2024)./Instagram-@smindrawati
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di markas besar OECD, Paris, Prancis, Kamis (2/5/2024)./Instagram-@smindrawati

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada 27 Mei 2024 terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. 

Pertemuan dengan Prabowo ini diperlukan karena dalam proses Indonesia menjadi anggota OECD membutuhkan waktu hingga periode presiden baru.

Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan kehadiran Cormann ini menjadi suatu hak istimewa karena penyerahan peta jalan aksesi baru saja dilakukan pada awal Mei lalu. 

Kehadiran OECD ini akan sekaligus penilaian atau assessment Indonesia untuk menjadi anggota organisasi tersebut. 

“Tanggal 27 Mei [2024] dia [Cormann] akan datang ke Jakarta dengan jajaran petinggi OECD untuk bertemu dengan Jokowi dan presiden terpilih, berarti Prabowo. Mereka langsung datang ke sini tidak lama setelah keputusan aksesi, negara2 lain kan berebutan untuk itu,” tuturnya, Selasa (14/5/2024). 

Susi mengungkapkan setidaknya terdapat 26 sektor yang akan dinilai oleh OECD. Sementara dalam proses ini juga, butuh sekitar 250 standar internasional dan 70 rekomendasi internasional yang harus dipenuhi semua. 

Dirinya pun menyebutkan bahwa jalan Indonesia menuju anggota OECD menjadi momen RI untuk reformasi struktural jilid II. Di mana jilid pertama melalui UU Cipta Kerja. 

“Dengan semangat UU Ciptaker, mestinya kita tidak start dari nol. OECD juga yakin Indonesia sedang posisi jalan dan tidak merombak total,” jelasnya. 

Sementara adanya kekhawatiran masyarkat akan tidak diperbolehkannya pelarangan ekspor, Susi menampiknya. 

Menurutnya, saat ini pun, negara-negara besar seperti AS melakukan restriksi berupa IRA, atau undang-undang pengurangan inflasi yang dibentuk di atas dasar iklim dan tindakan energi bersih. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi markas OECD di Paris, Prancis, Kamis (2/5/2024). 

Dalam rangka Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD tersebut, Airlangga dan Sri Mulyani melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann untuk percepatan Indonesia menjadi anggota OECD.  

Melalui PTM OECD ini menjadi tanda resminya Indonesia memulai proses aksesi anggota organisasi tersebut. 

Sebagai quick wins, Indonesia akan memprioritaskan sektor-sektor yang selama ini telah mengadopsi standar dan kebijakan OECD untuk dapat terlebih dahulu diselesaikan, seperti perpajakan. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper