Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies menilai independensi Badan Pusat Statistik (BPS) menurun di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Padahal, semestinya BPS harus independen dari semua pengaruh politik.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski merupakan lembaga pemerintahan, namun BPS adalah salah satu lembaga yang harus independen dari semua pengaruh politik serta menjadi rujukan bagi regulator.
“BPS di era Pak Prabowo itu independensinya menurun,” ujarnya dalam acara Respons Masyarakat Sipil atas Pidato Kenegaraan pada HUT RI ke-80, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, independensi BPS yang menurun dapat terlihat dari gestur Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti yang beberapa kali melaporkan hasil data-data yang belum dipublikasikan kepada Prabowo. Seperti contohnya, data pengangguran dan kemiskinan dimana Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025 mengklaim angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia, BPS kala itu menunda untuk merilis data tersebut ke publik. Dalam catatan Bisnis, Prabowo menyebut bahwa laporan pengangguran dan kemiskinan tersebut langsung dari Kepala BPS.
Pada awalnya, BPS menjadwalkan merilis data kemiskinan Indonesia pada 15 Juli 2025 namun mengalami penundaan menjadi tanggal 28 Juli 2025, atau sepekan sejak Prabowo mengumumkan angka pengangguran dan kemiskinan menurun.
“Ini kan ada jeda antara bertemu dengan Presiden kemudian diumumkan kepada publik. Ini yang membuat adanya distorsi yang kurang begitu bagus,” kata Bhima.
Baca Juga
Pihaknya juga meragukan data pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 yang dirilis BPS beberapa waktu lalu. Adapun BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,12% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) pada kuartal II/2025.
Jika ditelisik lebih dalam, Bhima menilai banyak komponen yang tidak masuk akal dan bertolak belakang seperti konsumsi rumah tangga, industri, investasi langsung atau PMTB, hingga ekspor yang diklaim BPS mengalami pertumbuhan tinggi. Terlebih, pertumbuhan kuartal II/2025 melampaui kuartal I/2025 yang tumbuh 4,87% YoY, di mana momen Ramadan dan Idulfitri jatuh pada akhir Maret 2025 atau masih kuartal I/2025.
“Dalam sejarah ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi itu, Lebaran itu selalu lebih tinggi daripada kuartal yang lainnya,” ucapnya.
Pihaknya sudah melaporkan anomali tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tepatnya ke Komisi UN Statistical Commission dan UN Statistical Division. Pasalnya, BPS merujuk pada standar statistik internasional PBB sehingga PBB sebagai pemilik standar dapat melakukan pengecekan terhadap rilis yang disampaikan PBB.
“Yang punya standar tadi harusnya bisa cek. Karena memang hampir dari semua komponen yang kemudian kita coba laporkan kepada PBB, ini sulit sekali mencari pembenarannya,” tuturnya.
Celios juga berencana untuk meminta Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melakukan pengecekan terhadap data pertumbuhan ekonomi Indonesia mengingat Indonesia sedang dalam proses aksesi ke organisasi tersebut. Pihaknya akan mengirimkan surat kepada PBB untuk melakukan investigasi terkait dengan data garis kemiskinan.
Hal itu juga pernah dilakukan Malaysia ketika ada garis kemiskinan yang terlalu rendah. Pada April 2020, PBB mengirim special report ke pemerintah Malaysia dan merevisi garis kemiskinan.
“Jadi ujungnya adalah harus ada revisi terhadap data yang disajikan oleh BPS dan transparansi,” ujar Bhima
