Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti polemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan yang viral di media sosial akhir-akhir ini.
Terkait hal tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa evaluasi terhadap DJBC akan dilakukan dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan menyambut baik keputusan Presiden untuk melakukan evaluasi tersebut.
"Kami juga menyambut baik bapak Presiden berkenan untuk turun tangan, karena untuk porsi Kemenkeu sudah di bawa ke rapim [rapat pimpinan] dan sudah ada komitmen untuk menuntaskan sampai ke regulasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenkeu," katanya saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Meski demikian, Prastowo menyampaikan bahwa urusan kepabeanan tidak hanya di Kemenkeu, melainkan juga irisan atau berhubungan dengan kementerian dan lembaga lainnya.
“Kami bersyukur dukungan bapak Presiden tentu akan sangat membantu mempercepat koordinasi dan mengakselerasi hal hal yang perlu untuk diselesaikan secara cepat. Dan ini kami rasa selaras dan mudah-mudahan penyelesaian holistik akan selesai lebih cepat, dan dampak ke masyarakat juga lebih baik,” jelasnya.
Baca Juga
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan perkembangan kasus DJBC yang viral di media sosial kepada Jokowi siang ini, Rabu (15/5).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa terkait hal itu, pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan di DJBC kedepannya.
"Saya laporkan Bea Cukai dan pembahasan mengenai apa yang terjadi situasi yang dihadapi oleh seluruh jajaran di lapangan yang viral-viral, dan penyebab dari sisi peraturan penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita," kata dia.
