Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyinggung soal kemungkinan adanya kementerian yang khusus menangani bidang perumahan dan pengelolaan kota yakni Kementerian Perumahan pada pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut disampaikan Tiko dalam sambutannya pada acara peluncuran The New Face of Samesta Centraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
“Pak Budi (Direktur Utama Perum Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan,” kata Tiko, Senin (13/5/2024).
Menurutnya, dengan adanya Kementerian Perumahan, pemerintah mendatang dapat fokus pada agenda perumahan dan membangun konsep development yang lebih teregulasi.
Kemudian, saat dikonfirmasi mengenai urgensi pembentukan Kementerian Perumahan, Tiko tidak berkomentar banyak. Dia mengatakan, Kementerian Perumahan masih sebatas wacana.
“Nggak, itu kan baru bicara mengenai kemungkinan [dibentuknya Kementerian Perumahan],” kata Tiko usai menghadiri peluncuran The New Face of Samesta Centraland, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin (13/5/2024).
Baca Juga
Dia menegaskan, Perumnas saat ini telah melakukan transformasi besar-besaran di mana salah satu fokusnya adalah menutup angka backlog hunian atau kesenjangan perumahan rakyat sebesar 12 juta.
“Poin saya kan Perumnas ini setelah transformasi besar, memang fokusnya untuk menutup gap 12 juta ke depan,” ujarnya.
Tiko menyebut, pihaknya hingga saat ini tengah memperbaiki kinerja Perumnas setelah sempat lesu selama tiga tahun terakhir. Pemerintah lanjutnya, ingin memberikan dukungan yang kuat untuk perumahan rakyat dalam berbagai macam bentuk mulai dari pembiayaan hingga penyerahan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan.
Dari sisi pembiayaan misalnya, dia mengusulkan untuk memperluas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui subsidi bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian di sisi developer, Tiko menyebut perlu dilakukan penguatan agar mampu membangun hunian dengan kecepatan tinggi dan berskala besar.
“Sehingga backlog 12 juta ini pelan-pelan bisa kita tutup bertahap,” tegasnya.
Wacana penambahan kementerian pada pemerintahan baru salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, mengusulkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan dalam pemerintahan baru yang fokus pada properti dan perumahan.
Menurutnya, penanganan dari segi perkotaan penting untuk diperhatikan sehingga pihaknya mengusulkan agar perumahan dan perkotaan dapat digabung menjadi satu kementerian.
“Ini salah satu yang sangat spesifik yang kami ajukan kepada pemerintahan baru. Apakah itu bentuknya kementerian atau badan seperti apa, pada dasarnya kita melihat daripada cakupan pekerjaan yang menurut kami masih perlu untuk diperhatikan,” jelas Shinta Rabu (8/5/2024).
