Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Pandjaitan, meminta agar permasalahan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera dilakukan penyelesaian.
Hal itu disampaikan Luhut usai melakukan kunjungan kerja ke IKN pada Selasa, (7/5/2024) bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, hingga Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono.
"Dalam sebuah pembangunan, permasalahan lahan saya kira adalah hal yang paling krusial untuk diselesaikan. Maka dari itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor baik dari pusat sampai daerah," kata Luhut dalam akun Instagram resminya, dikutip Rabu (8/5/2024).
Luhut menyebut, saat ini terdapat beberapa progres pembangunan IKN yang mengalami perlambatan karena masih terganjal permasalahan lahan.
Seiring dengan hal itu, Luhut mengimbau kepada seluruh stakeholder dalam Rapat Koordinasi agar bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyelesaikan permasalahan ribuan lahan tersebut melalui dialog yang baik dengan masyarakat sekitar.
"Tidak boleh ada satupun masyarakat sekitar yang dirugikan karena pembangunan IKN, bila perlu mereka harus mendapat ganti untung dan manfaat yang nyata," ujarnya.
Baca Juga
Luhut juga menekankan, setiap warga lokal memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda yang harus negara hargai. Oleh karena itu, apabila nantinya masyarakat memang harus dilakukan relokasi, maka pemerintah harus menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak.
Di samping itu, Luhut juga tak segan meminta stakeholder terkait untuk dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat dengan nilai yang wajar dan adil sesuai kesepakatan masyarakat dan pemerintah.
"Saya berharap agar seluruh proses pembebasan lahan ini bisa selesai sesuai target yang kami sepakati bersama. Realistis saya kira, mengingat progres pembangunan IKN yang saya lihat sudah 80% selesai dikerjakan," pungkas Luhut.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat penyelesaian status lahan seluas 2.086 hektare di IKN yang belum tuntas.
Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR) di IKN, di mana sebanyak 10 dari 21 paket pengadaan tanah telah rampung dikerjakan.
Kemudian, sebanyak 2 paket pengadaan tanah saat ini tengah menempuh proses penyelesaian. Dengan demikian, secara keseluruhan progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN hingga saat ini dilaporkan telah mencapai 80%.
