Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat penyelesaian status lahan seluas 2.086 hektare di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang belum tuntas.
Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat melakukan kunjungan kerja ke IKN pada 29 Februari - 1 Maret 2024.
"Dalam kunjungan ke IKN, Presiden mengingatkan tentang penyelesaian persoalan 2.086 hektare lahan di IKN," jelas AHY dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN 2024, Kamis (7/3/2024).
Seiring dengan hal tersebut, AHY meminta kepada seluruh jajarannya untuk dapat melakukan percepatan penyelesaian pengadaan lahan di IKN. Pasalnya, hal itu penting dilakukan guna membangun kepercayaan investor di IKN.
"Untuk itu, saya meminta pejabat eselon satu disupervisi oleh Bapak Wamen ATR/BPN [Raja Juli Antoni] segera menyelesaikan tugas ini. Tolong laporkan progresnya kepada saya," jelas AHY.
Sebelumnya, AHY memang sempat mengungkapkan komitmennya untuk fokus menggarap megaproyek IKN. Pada tahap awal pembangunan, Kementerian ATR/BPN disebut akan fokus menangani persoalan pertanahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca Juga
AHY juga menjelaskan, Kementerian ATR/BPN hingga saat ini telah menyelesaikan sembilan rencana detail tata ruang (RDTR), di mana sebanyak 10 dari 21 paket pengadaan tanah telah rampung dikerjakan.
Kemudian, sebanyak 2 paket pengadaan tanah saat ini tengah menempuh proses penyelesaian. Dengan demikian, secara keseluruhan progres pengadaan paket tanah di IKN yang telah diselesaikan Kementerian ATR/BPN mencapai 80%.
Seiring dengan hal itu, AHY membocorkan bahwa fokus penyelesaian 20% penyelesaian persoalan tanah di IKN bakal menjadi fokus dirinya selama 100 hari kerja perdana sebagai menteri ATR/BPN.
