Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajukan tambahan anggaran senilai Rp3,63 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2026.
Nusron menjelaskan, usulan itu dilayangkan guna memastikan seluruh program yang dicanangkan dapat dilaksanakan optimal.
"Kita untuk tahun depan, kalau ingin optimal, masih membutuhkan usulan tambahan biaya yang kita usulkan adalah Rp3,63 triliun," jelas Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Pasalnya, tambah Nusron, berdasarkan surat keputusan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, pihaknya mendapat pagu indikatif senilai Rp7,7 triliun pada 2026.
Angka tersebut dinilai belum memenuhi pelaksanaan target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga untuk biaya dukungan manajemen.
Dalam penjelasannya, pihaknya membutuhkan biaya tambahan senilai Rp1,75 triliun untuk mendukung alokasikan belanja pegawai.
Baca Juga
"Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai. Kenapa? Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan P3K, yang itu hasil PPNPN atau tenaga honorer yang diputuskan oleh Menpan-RB harus diangkat menjadi P3K, itu jumlahnya di kita sampai 12.513," tambah Nusron.
Kemudian, usulan tambahan anggaran tersebut juga bakal dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program PTSL senilai Rp1,83 triliun. Saat ini, masih terdapat 15 juta hektare tanah di Indonesia yang belum terdaftar.
Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu juga bakal digunakan untuk pelaksanaan program penyelenggaraan penataan ruang, pihaknya juga masih memerlukan anggaran mencapai Rp33,94 miliar.
"Untuk apa? [kebutuhan anggaran Rp33,94 miliar] untuk tambahan RDTR [rencana detail tata ruang], untuk percepatan tambahan supaya cepat mencapai angka 2 juta RDTR," pungkas Nusron.
Dengan demikian, apabila usulan tambahan anggaran tersebut resmi disetujui maka pagu indikatif Kementerian ATR/BPN bakal bertambah menjadi Rp11,3 triliun.
