Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara mengenai nasib utang pemerintah kepada Perum Bulog yang tercatat senilai Rp16 triliun.
Bayu Krisnamurthi menyampaikan, utang pemerintah kepada Perum Bulog hingga saat ini hampir lunas dibayar. Namun, dia tidak memerinci lebih jauh berapa nilai yang telah dibayar oleh pemerintah.
“Sampai dengan saat ini hampir semua [sudah di lunasi], saya nggak hafal angkanya, tapi hampir semua sudah terbayar,” ungkap Bayu di Kantor Perum Bulog, Kamis (25/4/2024).
Untuk diketahui, utang tersebut merupakan tagihan yang dikeluarkan Bulog untuk urusan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus dibayar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Bayu menegaskan, biaya tersebut dibayar pemerintah langsung ke perbankan yang membiayai pengadaan CBP, bukan ke Perum Bulog. “Karena waktu Bulog melakukan pembelian, kita pinjaman dari bank, jadi uangnya sebenarnya kembali ke banknya,” jelasnya.
Pada November 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk melunasi tagihan Perum Bulog sebesar Rp16 triliun.
Baca Juga
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan pada awal November 2023.
“Tadi arahan presiden [Jokowi], bahwa Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp16 triliun,” ungkap Airlangga, Senin (6/11/2024).
Kala itu, Airlangga menyebut bahwa Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp19,1 triliun.
Secara terperinci, Bulog membutuhkan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama membutuhkan Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp2,8 triliun. Sehingga total ada Rp19,1 triliun dari kebutuhan tambahan anggaran.
