Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan tingkat suku bunga acuan dan di tengah tren pelemahan rupiah.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut.
Jumlah utang dalam denominasi valas tersebut, jelasnya, masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir.
“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan [utang] dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya saat ditemui di Gedung AA Maramis Kemenkeu, Kamis (25/4/2024).
Suminto juga menjelaskan bahwa meski dalam seminggu terakhir terjadi kenaikan yield SBN dan pelemahan rupiah yang, tapi secara rata-rata atau year to date pergerakannya masih terkendali.
“Tentunya kita berharap pergerakan pasar yang utamanya karena faktor global ini, baik tensi geopolitik maupun arah kebijakan moneter negara maju khususnya AS, bersifat temporer dan tidak terus berlanjut,” jelasnya.
Baca Juga
Dalam hal ini, Suminto mengatakan bahwa pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko dari pergerakan pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang.
Pemerintah pun, imbuhnya, dalam memenuhi pembiayaan tetap fleksibel dan oportunistik , baik dari sisi mata uang, tenir, dan dari sisi instrumen.
“Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang kita,” tuturnya.
Dia menambahkan, pengadaan utang pada 2024 dalam rangka pembiayaan APBN tahun anggaran 2024 tetap on track.
