Bisnis.com, JAKARTA – Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia ditargetkan naik pada kisaran 40% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah dijaga di bawah level tersebut dalam 3 tahun terakhir.
Berdasarkan dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, stok utang pemerintah dalam sasaran fiskal ditargetkan naik ke kisaran 39,77% hingga 40,14%.
Target tersebut naik jika dibandingkan dengan target pada 2024 sebesar 38,26% dan lebih tinggi dari realisasi pada 2023 yang sebesar 38,98%.
Berdasarkan catatan pemerintah, rasio utang terhadap PDB pada 2022 berhasil diturunkan ke level 39,70% setelah menembus level 40,73% pada 2021 akibat membengkaknya kebutuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19.
Peningkatan rasio utang pada 2025 juga sejalan dengan target defisit APBN pada level 2,45% hingga 2,8% pada 2025.
“Pembiayaan utang diarahkan pada penerbitan Surat Berharga Negara dan pinjaman dengan komposisi optimal [dari sisi mata uang, suku bunga, dan maturitas] serta mendorong pemanfaatan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek infrastruktur berkualitas,” dikutip Selasa (23/4/2024).
Baca Juga
Untuk diketahui, posisi utang pemerintah pada akhir Februari 2024 adalah sebesar Rp8.253,09 triliun dengan rasio mencapai 39,06% terhadap PDB.
Kementerian Keuangan menyatakan, rasio tersebut masih terjaga di bawah batas aman rasio utang sesuai dengan Undang-Undang (UU) NO. 17/2023 yang sebesar 60%.
Pemerintah, sebut Kemenkeu, konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.
