Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 39,06% per Februari 2024.
Realisasi ini mencatat adanya kenaikan rasio utang dalam dua bulan atau sejak akhir 2023. Di mana pada periode tersebut rasio utang tercatat di angka 38,59%. Kemudian meningkat pada Januari menjadi 38,75% terhadap PDB, dan terus naik menjadi 39,06% pada Februari.
Peningkatan tersebut juga seiring dengan bertambahnya nilai utang pemerintah. Di mana pada akhir 2023 tercatat sebanyak Rp8.144,69 triliun.
Utang pemerintah per Januari 2024 bertambah menjadi Rp8.253,09 triliun dan pada Februari kembali naik menjadi Rp8.319,22 triliun.
Meski adanya kenaikan baik dari sisi rasio maupun nilai, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal.
Per akhir Februari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Baca Juga
“Rasio utang per akhir Februari 2024 yang sebesar 39,06% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/ 2003 tentang Keuangan Negara,” tulis Kemenkeu dalam buku APBN Kita, dikutip Senin (1/4/2024).
Di samping itu, rasio ini juga dianggap lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40%.
Melihat dari komposisi utang per Februari 2024, mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dengan porsi 88,19%. Jumlah tersebut setara dengan Rp5.947,95 triliun. Sementara SBN valas tercatat memiliki porsi 16,07% atau mencakup Rp1.388,92 triliun.
Pemerintah juga melakukan utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri yang mencapai Rp982,35 triliun atau menjelaskan 11,81% dari total utang.
