Bisnis.com, JAKARTA – Posisi utang pemerintah tercatat berada di angka Rp8.319,2 triliun hingga 29 Februari 2024. Jumlah ini naik dari posisi akhir Januari, yang senilai Rp8.253,09 triliun atau bertambah Rp66,13 triliun dalam kurun waktu satu bulan.
Utang pemerintah ini setara dengan 39,06% produk domestik bruto (PDB) dan melanjutkan tren tertinggi sepanjang masa.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN Kita edisi Maret 2024 mencatat rasio utang pada Februari masih di bawah batas aman rasio utang sesuai dengan Undang-Undang (UU) NO. 17/2023 yang sebesar 60%.
Kemenkeu menyampaikan pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal,” tulis Kemenkeu, dikutip Senin (1/4/2024).
Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.
Baca Juga
Per akhir Februari 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata- rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Membandingkan dengan rasio utang terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir, rasio pada tahun ini cenderung menurun.
Di mana akhir 2021 posisi rasio utang mencapai 40,74%, kemudian turun pada 2022 menjadi 39,7%, dan akhir tahun lalu berada di level 38,98%.
Melihat dari komposisi utang, mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dengan porsi 88,19%. Jumlah tersebut setara dengan Rp5.947,95 triliun. Sementara SBN valas tercatat memiliki porsi 16,07% atau mencakup Rp1.388,92 triliun.
Pemerintah juga melakukan utang dari pinjaman baik dalam dan luar negeri yang mencapai Rp982,35 triliun atau menjelaskan 11,81% dari total utang.
Pengelolaan utang yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody’s, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan.
Pada 15 Maret 2024, Fitch kembali mempertahankan rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah menjadi salah satu faktor yang menguatkan penilaian Fitch akan prospek pertumbuhan Indonesia yang positif dalam jangka menengah.
Meski demikian, Fitch menilai bahwa pendapatan negara masih menjadi tantangan bagi Indonesia, terlebih di antara negara-negara yang memiliki rating BBB.
“Namun, pendapatan negara dan indikator struktural yang masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara peers 'BBB' masih menjadi tantangan bagi Indonesia,” tulis lembaga pemeringkat global itu dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (19/3/2024).
